ASKARA - TNI AL mengusulkan penghapusan KRI Teluk Sampit 515 dari jajaran alat utama sistem senjata (alutsista). 

Kepala Staf TNI AL, Laksamana Yudo Margono mengatakan, alasan penghapusan satu kapal perang tersebut lantaran usianya yang sudah tua.  

Dikatakan Yudo, KRI Teluk Sampit 515 merupakan kapal perang buatan Korea Selatan pada 1981.  

"Besok (Kamis, 24/3) ada rapat dengar pendapat (RDP) tentang persetujuan (penghapusan) satu KRI lagi, KRI Teluk Sampit 515," ungkap Yudo di sela-sela Pembukaan Rapat Pimpinan Saka Bahari Nasional di Markas Besar AL Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (23/3).  

Alumnus Akademi Angkatan Laut (AAL) 1998 itu menjelaskan prosedur penghapusan KRI Teluk Sampit 515 dari alutsista TNI AL. 

"Jadi, dari TNI AL diajukan kepada Panglima TNI, Panglima TNI diajukan ke Kemhan (Kementerian Pertahanan), dari Kemhan diajukan ke Kemenkeu (Kementerian Keuangan), dan dari Kemenkeu diajukan ke Presiden,” jelasnya. 

Sebelumnya, Komisi I DPR menyetujui dua eks kapal perang TNI AL, yakni KRI Teluk Penyu 513 dan KRI Teluk Mandar 514, untuk dihapus dan dilelang karena sudah tidak layak pakai. 

Penghapusan KRI Teluk Penyu dan Teluk Mandar tersebut tentunya sudah mendapat banyak persetujuan, sehingga TNI AL tinggal melelang karena sudah mendapat persetujuan DPR.

Menurut Laksamana Yudo, harga lelang kapal itu ditentukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan bukan dari TNI AL.

Yudo menegaskan bahwa TNI AL hanya membantu saja dalam proses pelelangan dan semuanya sudah sesuai prosedur.  

“Kapal-kapal TNI AL yang sudah kami evaluasi, sudah tua umurnya, sudah tidak bisa beroperasi lagi, ini kami ajukan untuk untuk dilakukan disposed," ujarnya.

Yudo sebelumnya menyebutkan ada 22 KRI yang diajukan untuk dihapus dari alutsista TNI AL, antara lain KRI Nusa Utara, KRI Teluk Rate, dan KRI Pati Unus, yang ketiganya telah tenggelam. 

Usulan penghapusan kapal-kapal tersebut didasarkan pada alasan dapat mengganggu fungsi dermaga yang mengutamakan kapal siap operasional.

"Ini sangat mengganggu operasional dari dermaga. Apabila dengan dermaga yang terbatas didahulukan untuk kapal-kapal yang siap operasional, maka akan terganggu dengan adanya kapal-kapal ini," tandasnya.(ant/jpnn)