ASKARA - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) angkat bicara terkait langkanya minyak goreng dan wacana Pemilu 2024 ditunda. 

Dikatakan AHY, kondisi sosial dan ekonomi Indonesia sedang tidak baik. Dia juga menyesalkan naiknya harga kebutuhan pokok yang terjadi secara diam-diam di tengah kesulitan masyarakat. 

Putra Presiden ke-6 RI itu menilai, rakyat seperti dipaksa menerima keadaan ini terjadi.

"Selain harga-harga kebutuhan pokok seperti kedelai, minyak goreng, dan daging sapi yang naik, harga BBM, tarif dasar listrik, dan tarif tol juga mengalami kenaikan," kata AHY saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) DPRD Fraksi Partai Demokrat (FPD) se-Indonesia Gelombang V, dikutip Selasa (15/3).

Ia juga menyoroti isu penundaan Pemilu 2024 dengan alasan yang tidak logis dan tidak masuk akal memperparah kondisi tersebut.

AHY pun mempertanyakan alasan pemerintah lebih memilih menggelontorkan anggaran besar untuk proyek pemindahan ibu kota negara (IKN) dibandingkan membiayai penyelenggaraan Pemilu 2024.

"Jika memang anggaran yang menjadi alasan, kemarin KPU telah mengusulkan anggaran Rp86,2 triliun untuk penyelenggaraan Pemilu 2024," tuturnya sebagaimana dikutip dari keterangan pers yang diterima CNNIndonesia.com.

"Jika anggaran itu yang dikeluhkan, mengapa di tengah pandemi ini pula pemerintah hendak menggelontorkan anggaran lebih dari Rp500 triliun untuk pembangunan IKN baru yang lebih dari separuh akan dibiayai dari APBN?"

"Bagaimana mungkin agenda pembangunan yang tiba-tiba muncul, di tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja ini, mendorong kita untuk mengubah aturan konstitusi yang notabene merupakan amanah gerakan reformasi?" kata AHY.

AHY kemudian mempertanyakan mayoritas publik yang diklaim pemerintah ingin atau mendukung usul penundaan Pemilu 2024. Menurutnya, klaim tersebut salah karena tidak ada rakyat yang tiba-tiba ingin Pemilu 2024 ditunda.

"Yang jelas, suara yang kami tangkap di lapangan adalah jeritan rakyat ketika harga-harga kebutuhan pokok naik, dan terjadi kelangkaan barang di pasar," katanya.

AHY kemudian mengingatkan kembali tuntutan utama reformasi 1998 adalah membatasi periodisasi masa jabatan presiden, yaitu lima tahun dan hanya bisa dipilih maksimal dua kali pada jabatan yang sama.

Menurutnya, langkah itu dilakukan karena praktik-praktik melanggengkan kekuasaan yang secara paralel di tiga dekade sebelum 1998 telah menyuburkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

AHY pun menginstruksikan anggota Komisi II Fraksi Partai Demokrat segera membahas dan mengesahkan anggaran penyelenggaraan Pemilu 2024. Penundaan Pemilu 2024 disebut berpotensi jadi pintu usulan-usulan lain yang akan membawa Indonesia ke jurang kehancuran.

"Kalau mereka berhasil undur pemilu, lalu apa berikutnya? Presiden tiga periode? Presiden tidak dipilih langsung rakyat? Presiden seumur hidup? Sungguh malang nasib kita kalau sampai itu semua terjadi," ujar AHY.