ASKARA - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah belum berencana membangun kantor di Ibu Kota Negara (IKN) baru Nusantara, di Kalimantan Timur.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti mengatakan, belum ada pembahasan untuk membangun kantor PP Muhammadiyah di IKN Nusantara. 

"Sampai sekarang belum ada pembahasan di PP Muhammadiyah terkait dengan pembangunan kantor PP Muhammadiyah di Ibu Kota Negara," ungkap Mu'ti dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (3/2).

Mu'ti mengungkapkan, dalam Anggaran Dasar Muhammadiyah (AD) pasal 3 tertulis bahwa Muhammadiyah berkedudukan di Yogyakarta.

Sementara Anggaran Rumah Tangga (ART) pasal 1 menyebutkan, Muhammadiyah berkedudukan di tempat didirikannya, yaitu Yogyakarta. 

Kemudian, PP sebagai pimpinan tertinggi memimpin Muhammadiyah secara keseluruhan dan menyelenggarakan aktivitas di dua kantor, yakni di Yogyakarta dan Jakarta.

Mu'ti mengatakan, perubahan Anggaran Dasar nantinya harus melalui forum Muktamar Muhammadiyah. Sementara perubahan ART melalui Muktamar atau Tanwir.

"Muhammadiyah Insyaallah akan melaksanakan Tanwir dan Muktamar 48 di Kota Surakarta 18-20 November 2022," jelas Mu'ti.

Mu'ti menegaskan bahwa Muhammadiyah bukan lembaga negara. Sehingga secara kelembagaan Muhammadiyah tidak terikat dengan kedudukan ibu kota negara.

Ia menilai kemungkinan pembangunan kantor PP. Muhammadiyah perlu dikaji secara seksama. Tentunya dengan mempertimbangkan urgensi, maslahat, kebutuhan administrasi, kemampuan sumberdaya manusia, ketersediaan dana, situasi sosial-politik, dan berbagai pertimbangan strategis lainnya.

"Di Kalimantan Timur telah berdiri Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur dan Rumah Sakit Aisyiah yang representatif dan berkembang dengan baik berkat kepercayaan masyarakat," pungkasnya.