ASKARA - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan membangun sebanyak 2.500 unit hunian di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. 

Deputi I Kepala Staf Kepresidenan, Febry Calvin Tetelepta mengatakan, ribuan unit hunian itu diperuntukkan bagi aparatur sipil negara (ASN) dan TNI/Polri.

"Dalam rapat koordinasi, PUPR menyampaikan kesiapan untuk membangun 2.500 unit hunian untuk pemindahan ASN serta anggota TNI/Polri di tahap awal kawasan IKN," ujar Febry, dikutip Kamis (3/2). 

Dikatakan Febry, jumlah unit yang dibangun itu belum sebanding dengan jumlah ASN atau anggota TNI/Polri yang dipindahkan ke kawasan IKN baru.

"Pembiayaan PUPR hanya cukup untuk 2.500 hunian, sedangkan pemindahan ASN termasuk TNI-Polri pada tahap awal sebanyak tujuh ribu lebih," kata dia.

Namun, Febry menegaskan pembiayaan itu tidak akan menjadi hambatan bagi pembangunan ribuan unit hunian tersebut.

Dia mengatakan, pemerintah kini tengah menyiapkan rumusan skema pembiayaan lain, baik melalui kerjasama pemerintah dan badan usaha atau pemberdayaan peran swasta.

Febry memastikan, akan ada 7.687 ASN, anggota TNI dan Polri yang akan pindah ke ibu kota negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur untuk tahap pertama. Jumlah itu diketahui dari data sementara Bappenas.

"Rencana jumlah ASN dan anggota TNI-Polri yang akan dipindahkan ke IKN pada tahap awal, yakni sebanyak 7.687 orang. Dengan rincian 1.971 ASN dan 5.716 TNI/Polri termasuk Paspampres, BIN, dan jajarannya. Jumlah itu masih belum final ya, karena belum ada keputusan secara resmi," tandasnya.