ASKARA - Lembaga survei Charta Politika Indonesia menggelar survei kepuasan terhadap kinerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin, pada 29 November-6 Desember 2021. 

Hasilnya, sebanyak 70,1 persen responden mengaku puas terhadap kinerja Jokowi-Ma'ruf Amin.

Sebanyak 1.200 responden dilibatkan dalam survei ini, dengan rincian laki-laki dan perempuan usia 17 tahun ke atas atau memenuhi syarat pemilihan. 

Survei dilakukan dengan metode wawancara tatap muka dan margin of error sekitar kurang lebih 2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

"Kalau kita lihat di sini ada 8,3 persen mengatakan sangat puas, 61,8 persen mengatakan cukup puas, mengatakan kurang puas ada 26,6 persen dan tidak puas sama sekali 2,8 persen," kata Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya, dalam rilis survei secara virtual, Senin (20/12).

Sementara, jika dikategorikan puas dengan tidak puas sebagai sebuah kutub, kata Yunarto, sebanyak 70,1 persen responden mengatakan puas dan 29,4 persen mengatakan tidak puas. Lalu 0,6 persen yang tidak menjawab. 

Yunarto kemudian menjabarkan kepuasan responden terhadap pemerintahan Jokowi berdasarkan wilayah. Mereka yang puas ada di wilayah Jawa Timur hingga NTT.

"Kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah itu ada di pemilih yang berada di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Bali, NTB, NTT. Ini ada faktor, jadi ini ada basis-basis pendukung Jokowi, selain faktor rasionalitas, tingkat kepuasan ini juga dipengaruhi oleh afiliasi politik, kita lihat ada pola yang sama," tuturnya.

Responden yang tidak puas atas kinerja Jokowi-Ma'ruf Amin, kata Yunarto, ada di DKI Jakarta, Banten, Sumatra dan Sulawesi. 

Menurut Yunarto, kepuasan kinerja itu dipengaruhi oleh afiliasi politik responden.

"Ketika kita baca tingkat kepuasan yang rendah, itu berada di wilayah Sulawesi, DKI Jakarta, Banten dan Sumatera. Sulawesi dan Jakarta diketahui juga, dari sisi partisanship pilihan pada tahun 2019 itu bisa dianggap sebagai basis dari pemilih Prabowo-Sandiaga Uno yang katakanlah memiliki resistensi lebih tinggi kepada pemerintahan Jokowi," terangnya.