ASKARA - Pembangunan smelter PT Freeport Indonesia (PTFI) di Gresik menuai banyak kritik dari masyarakat, terutama di Papua sebagai jantung eksploitasi dan eksplorasi tambang PT Freeport Indonesia. 

Polemik ini muncul karena eksplorasi ada di Timika, Papua, sementara lokasi smelternya di Jawa Timur. Hal ini membuat rakyat Papua kecewa dengan keputusan pemerintah pusat bersama perusahan tambang Freeport.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Masyarakat Pertambangan Indonesia (DPN MPI) Amin Ngabalin mengatakan, ada kesengajaan rasa “ketidakadilan” yang dipertontonkan oleh pemerintah pusat bersama PT Freeport Indonesia dalam menentukan lokasi smelter tersebut.

Ketua Umum (Ketum) DPN MPI Amin Ngabalin mengatakan, ada kesengajaan rasa “ketidak-adilan” yang dipertontonkan oleh pemerintah pusat bersama PT Freeport Indonesia dalam menentukan lokasi smelter tersebut.

“Untuk itu kami secara kelembagaan DPN MPI meminta ditinjau ulang keputusan pemerintah pusat bersama PT Freeport dalam menempatkan lokasi pembangunan smelter di Gresik Jawa Timur. Dan DPN MPI juga mensinyalir pemerintah melanggar kesepakatan kontrak karya terkait pembangunan smelter PT Freeport Indonesia di Gresik-Jawa Timur,” tegas Amin Ngabalin melalui keterangan  persnya, Minggu (17/10/2021).

Ketum DPN MPI ini juga menambahkan bahwa  jika pertimbangan pemerintah pusat, adalah terkait dengan IUPK berdasarkan PP No 1 Tahun 2017, yakni mewajibkan lebih dulu hasil tambang diolah di Indonesia. 

Itu sebabnya, kata Amin, seluruh perusahaan tambang wajib membangun smelter sebelum melakukan aktivitas pertambangan, maka pembangunan smelter di Papua juga merupakan suatu keharusan, bukan malah sebaliknya.

DPN MPI menilai, pemerintah pusat “seakan-akan” tidak mau tahu dan tidak mau berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk pembangunan smelter di Papua. 

Amin Nagabalin melihat pemerintah hanya mempertimbangan kepentingan pihak-pihak korporasi besar yang masuk dalam skema investasi yang lebih di utamakan, sedangkan harapan rakyat Papua untuk ikut andil dalam pembangunan smelter dikucilkan atau dipinggirkan.

“Ini jelas suatu sikap kebijakan otoriter dari pemerintah pusat dalam hal ini Jokowi sebagai Presiden RI dimasa pandemik, dimana bangsa ini harus dibangun dengan kebersamaan bukan malah saling menyikut atau adu kuat,”jelasnya.

Desain pembangunan smelter PT Freeport di Gresik, Jatim sekaligus menegaskan bahwa Pulau Jawa lebih superior dan memilki privilage dibandingkan Pulau Papua.

Slogan Presiden Jokowi yang menyatakan bahwa membangun Indonesia dari Timur dengan tujuan konsep desain pemerataan pembangunan dari Timur hingga ke Barat adalah sekedar janji belaka.

Pemerintah pusat saat ini tidak ubahnya, seperti “colonial” gaya baru (menjarah di rumah sendiri), mengeruk kekayaan Papua lalu hasilnya di kelola di Pulau Jawa. 

"Sekali lagi saya katakan bahwa saya sebagai Ketua Umum DPN Masyarakat Pertambangan Indonesia menyatakan bahwa kebijakan tersebut sangat tidak tepat yang telah diambil Bapak Presiden RI bersama PT Freeport Indonesia," tandas Amin.

Menurutnya, kalau sisi rekruitmen tenaga kerja pada pembangunan smelter PT Freport, pembangunan smelter di Gresik memberi efek positif bagi warga sekitar dengan potensi serapan tenaga kerja sebanyak 40 ribu orang. 

Potensi serapan tenaga kerja yang cukup banyak ini harus diatur dengan baik agar rasa keadilan itu muncul di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Jangan sampai terkesan hanya orang-orang tertentu saja yang bisa masuk dalam skema rekruitmen tenaga kerja. Ini juga akan melahirkan masalah baru ke depan jika tidak diantisipasi sejak saat ini.

Sementara itu bagi industri, smelter PT Freeport Indonesia akan memberikan keuntungan bagi perusahaan pelayananz seperti perusahaan PT Meratus Line. 

Korporasi tersebut, selama ini membawa konsentrat PT Freeport Indonesia dari Papua ke PT Smelting, Gresik. 

Jadi jelas bagi DPN MPI dari sisi ekonomi memberikan nilai tambah bagi masyarakat sekitar dalam hal ini adalah Kota Gresik sebagai pusat pembangunan smelter pada khususnya dan masyarakat Jawa Timur pada umumnya.

MPI mengkritik pemerintah terkait hal tersebut, harus ada porsi serapan tenaga kerja masyarakat Papua yang harus diporsikan pemerintah pusat bersama PT Freeport dalam hal rekruitmen tenaga kerja dan porsi kerja kemitraan teknis lainnya di lapangan.  seperti penyediaan transportasi angkutan hasil tambang dan lain sebagainya.

“Untuk memastikan hal tersebut diatas, kami DPN MPI menyatakan sikap Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura) yang harus dipenuhi oleh Bapak Presiden RI (Joko Widodo) bersama PT Freeport Indonesia dan mitranya, yakni:

1. DPN MPI meminta untuk meninjau kembali atau menganulir segala bentuk kebijakan Pemerintah Pusat terkait pembangunan smelter PT Freport Indonesia di Gresik, Jawa Timur.

2. Meminta kepada Presiden RI/Bapak Joko Widodo untuk menyediakan dan memastikan adanya pembangunan smelter di Tanah Lapua sebagai wujud menjaga hak-hak kesamaan hidup sesama warga Negara Indonesia. Karena kami mensinyalir pembangunan smelter di Gresik, Jawa Timur belum sepenuhnya menampung kapasitas smelter yang diinginkan oleh P Freeport Indonesia.

3. Meminta kepada Presiden RI/Joko Widodo bersama jajarannya menjamin dan membuat Regulasi/Perpres baru terkait keterlibatan masyarakat Papua terhadap pembangunan smelter dimanapun berada sebagai wujud menjaga rasa keadilan sesama anak bangsa tanpa terkecuali.