Sabtu, 20 April 2024 | 09:54
NEWS

Isu Anies Diganjal Pilgub 2024, Begini Bantahan PAN

Isu Anies Diganjal Pilgub 2024, Begini Bantahan PAN
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan (Istimewa)

ASKARA - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan disebut tak sedikitpun menyinggung terkait Pemilihan Gubernur DKI dalam forum Workshop Nasional Partai Amanat Nasional (PAN) awal pekan lalu.

Hal itu diungkapkan Penasihat Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani yang menjadi moderator dalam diskusi tersebut. 

"Kebetulan saya yang jadi moderatornya, jadi tahu persis apa yang kami bicarakan. Selama sesi, tidak ada sedikitpun kami menyinggung soal Pilgub, apalagi keluar statement dari Pak Anies yang mengaitkan Pilgub 2024 adalah usaha mengganjal dia. Tidak ada," kata Zita dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (11/10).

Zita meminta pihak yang menuding Anies pernah menghubungkan Pilgub 2024 sebagai upaya mengganjal karier politiknya, agar menonton video Workshop PAN di YouTube secara utuh. Dengan itu, kata dia, dapat dilihat secara jelas isi sekaligus hal-hal apa saja yang dibahas dalam dialog tersebut.

"Tunjukkan dimana Gubernur Anies mengesankan seperti itu di videonya. Kalau ada pihak yang menafsirkan secara bebas saat acara Bimtek PAN, itu ya salah banget," katanya.

Sebelumnya, Anies Baswedan diminta berhenti berbohong dengan seakan Pemerintah Pusat sengaja memundurkan Pemilihan Gubernur (Pilgub) sampai 2024.

Pasalnya, politisi yang akrab disapa Pras ini menjelaskan, pelaksanaan Pilgub DKI telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 yang disahkan setahun sebelum Anies menjadi gubernur.

"Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 itulah yang menjadikan Anies sebagai Gubernur DKI pada Pilgub 2017 lalu. Dalam Undang-Undang itu disebutkan secara tegas bahwa pelaksanaan Pilgub DKI dilaksanakan pada 2024," ujar Pras, Sabtu (9/10). 

Pras kembali ke Pasal 201 ayat 8 UU Nomor 10 tahun 2016 menyebut, 'Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024'.

"Undang-Undang ini dibuat sebelum Anies terpilih menjadi Gubernur DKI. Jangan membuat seakan-akan Pemerintah Pusat mengundurkan Pilgub DKI untuk mengganjal ambisi politik Anies," tandasnya.

Komentar