ASKARA - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengaku ingin kembali bertarung di Pilkada DKI Jakarta jika tidak diundur ke tahun 2024.

Anies mengaku, sudah mempersiapkan agar pada tahun terakhir masa jabatannya dimanfaatkan untuk kampanye apabila Pilkada DKI masih diselenggarakan pada Tahun 2023.

"Ternyata nggak ada Pilkada tahun depan. Jadi ya sudah, kita kerja terus saja, gitu kan. Nggak ada kampanye tahun depan. Kalau ada pilkada tahun depan kita kampanye, tetapi karena nggak ada pilkada ya sudah kita terusin saja kerja sampai akhir," ungkap Anies dalam acara Workshop Nasional DPP PAN yang disiarkan di akun Youtube PAN TV beberapa waktu lalu.

Pernyataan Anies itu pun direspons Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi. Anies Baswedan diminta berhenti berbohong dengan seakan Pemerintah Pusat sengaja memundurkan Pemilihan Gubernur (Pilgub) sampai 2024.

Pasalnya, politisi yang akrab disapa Pras ini menjelaskan, pelaksanaan Pilgub DKI telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 yang disahkan setahun sebelum Anies menjadi gubernur.

"Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 itulah yang menjadikan Anies sebagai Gubernur DKI pada Pilgub 2017 lalu. Dalam Undang-Undang itu disebutkan secara tegas bahwa pelaksanaan Pilgub DKI dilaksanakan pada 2024," ujar Pras, Sabtu (9/10). 

Pras kembali ke Pasal 201 ayat 8 UU Nomor 10 tahun 2016 menyebut, 'Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024'.

"Undang-Undang ini dibuat sebelum Anies terpilih menjadi Gubernur DKI. Jangan membuat seakan-akan Pemerintah Pusat mengundurkan Pilgub DKI untuk mengganjal ambisi politik Anies," tandasnya.