ASKARA - Wakil Menteri Keuangan RI, Prof. Suahasil Nazara, PhD mengatakan, penyebaran Covid-19 dapat ditekan dengan melakukan pembatasan mobilitas. Hubungan antara tingkat mobilitas dan penularan sudah terbukti secara empiris melalui data yang dikumpulkan dari Google mobility. Namun, pada sisi lain pembatasan mobilitas akan menurunkan kegiatan ekonomi, konsumsi dan investasi. Dalam kondisi seperti ini, maka yang menjadi bumper perekonomian adalah belanja pemerintah pusat dan daerah agar program kesehatan, perlindungan sosial, insentif usaha, dan dukungan kepada UMKM dapat tetap berjalan. 

Demikian disampaikan Wamen saat menjadi keynote speaker pada Webinar Kebangsaan dengan tema Pemulihan Ekonomi Daerah di Masa Pandemi Covid-19 Khususnya di Wilayah Indonesia Timur, Sabtu, 28 Agustus 2021.

Dalam Webinar yang diprakarsai Lembaga Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Daerah (LPEKD) Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (DPP PIKI), selain Wamenkeu Prof. Suahasil Nazara hadir juga sebagai pembicara, masing-masing Ir. Maurits Mantiri, MM (Wali Kota Bitung yang juga selaku Wakil Ketua Umum DPP PIKI), Dr. Jefirstson R. Riwu Kore (Wali Kota Kupang), dan Jackwin Simbolon, PhD (Ketua LPEKD PIKI).

Menurut Suahasil Nazara, belanja pemerintah harus tepat sasaran, didukung dengan data yang akurat, dan diawasi bersama pelaksanaannya. “Disinilah peran serta pemerintah daerah dapat diharapkan untuk refocusing anggaran dengan memprioritaskan upaya penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi dan menunda belanja yang kurang prioritas,” jelasnya.

Ditambahkannya, pemerintah terbuka untuk terus berdiskusi untuk mencari formula terbaik baik dari segi cara alokasi, penyaluran, maupun pengawasannya, karena memang setiap masa dan wilayah akan berbeda treatment-nya.

APBN 2022 akan tetap mendorong vaksinasi, kesehatan, dan pemulihan ekonomi melalui APBN yang fleksibel dan responsif terhadap pandemi. Pemerintah merencanakan penyehatan APBN agar pada tahun 2023 defisit APBN kembali di bawah 3% dari PDB, yang hanya bisa terjadi jika perekonomian sudah berjalan dan kita telah berdamai dengan pandemi.

Sementara Ketua Umum DPP PIKI, Dr. Badikenita Putri Sitepu, SE., MSi, saat menyampaikan welcome speech, menegaskan bahwa DPP PIKI melalui LPEKD memberikan perhatian serius terhadap upaya penanggulangan COVID-19 dan pemulihan ekonomi daerah khususnya di wilayah Indonesia bagian timur. 

Data menunjukkan adanya ketimpangan pembangunan antara wilayah barat dan timur Indonesia, dimana pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, dan tingkat kemiskinan dari beberapa provinsi di wilayah Indonesia timur cukup memprihatinkan. 

Pandemi Covid-19 semakin memperberat tantangan pembangunan yang dihadapi oleh pemerintah daerah di Indonesia Timur. “Oleh karena itu, DPP PIKI ingin meningkatkan pengetahuan dan membangun diskusi antar para pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun non-pemerintah, terkait dengan kebijakan dan pencapaian dari pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional di Indonesia bagian Timur,” ujar Badikenita Putri.

DPP PIKI juga berharap Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Kristen dapat menjadi center of excellence untuk mendukung pemerintah daerah untuk memperkuat perencanaan dan pelaksanakan program-program pembangunan daerah baik yang dibiayai oleh pemerintah pusat maupun daerah. 

Pandemi Covid-19, Masalah Bersama.

Sisi lain narasumber Ir. Maurits Mantiri menyoroti soal pemulihan ekonomi ditengah pandemi. Bahwa agenda pemulihan ekonomi di Kota Bitung dilakukan dengan mewujudkan ketahanan sosial, yaitu melalui bansos, BPJS Kesehatan (Pemkot Bitung menanggung BPJS kelas 3 masyarakat kurang mampu), BPJS Ketenagakerjaan (Kolaborasi Pemerintah, Pengusaha, dan Masyarakat), dan pendidikan gratis.

Sementara soal kebijakan fiskal diwujudkan melalui pelaksanaan anggaran yang  fleksibel, prioritas ulang (refocusing) belanja, pemanfaatan pinjaman dana PEN untuk infrastruktur sebesar 250 miliar, penghematan belanja, kemudahan perizinan usaha, pemberian stimulus terhadap usaha mikro kecil termasuk bantuan pendampingan bersama perbankan, serta peningkatan daya beli masyarakat khususnya masyarakat miskin dan rentan miskin. 

Terdapat dua inovasi kebijakan Pemerintah Kota yaitu pertama, mengutamakan pemberdayaan tokoh agama dan Badan Kerja Sama Antar Umat (BKSAUA) dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat, dengan tujuan untuk menghindari permasalahan ketidakadilan dan diskriminasi kepada masyarakat yang sering menjadi kendala di lapangan. Selain itu, didirikan juga “Rumah Diakonia” sebagai wadah bagi masyarakat mampu untuk dapat menjadi perpanjangan kasih bagi mereka yang membutuhkan. 

Kedua, Kota Bitung menjadikan diri sebagai Kota Digital. Telah dibangun 1.001 titik wi-fi yang sampai di tingkat  RT. Tersedianya akses internet mendukung berbagai program pemda, diantaranya pembelajaran massal berbasis digital dengan nama “SEPAKAT” (Setia Pada Rakyat), Program Kelurahan Hebat, penerapan e-government, serta penerapan One Database (Big Database) yang memberdayakan mahasiswa asal Bitung dari universitas-universitas yang ada di Provinsi Sulawesi Utara.

Pembicara berikutnya, Jefirstson R. Riwu Kore dengan paparan tentang Kebijakan Penanggulangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Kota Kupang.  

Dikatakannya, Kota Kupang selain menghadapi pandemi Covid-19, juga berhadapan bencana alam badai Seroja yang berdampak sangat besar terhadap sektor perikanan di daerahnya.  Melalui sinergi dengan Pemerintah Pusat, pemerintah kota Kupang berfokus kepada pembangunan kembali sektor perikanan terutama dengan memberikan bantuan alat perikanan kepada nelayan. 

Terkait dengan penanganan Covid-19, pemerintah terus berupaya meningkatkan cakupan vaksinasi dan upaya-upaya pencegahan. Pemerintah kota Kupang mengupayakan kesejahteraan warganya melalui pemberian Bantuan Sosial Tunai (BST) sejumlah Rp. 21 Miliar dan bantuan Beras PPKM bagi  28.522 penerima. 

Sedang untuk mendorong pemulihan ekonomi, tambah Walikota, pemerintah kota Kupang mengalokasikan Rp. 6 Miliar untuk memberikan dukungan kepada UMKM berupa alat produksi dan pertukangan, mendukung perikanan rakyat melalui bantuan benih, pakan dan alat tangkap ikan ramah lingkungan, pengembangan kelembagaan usaha pangan, dan menggulirkan dana PEN sebesar Rp. 3.6 miliar kepada 402 penerima. Pemerintah kota Kupang juga mendukung kegiatan belajar melalu pengadaan perlengkapan belajar daring bagi siswa SD dan SMP. 

Selanjutnya Jackwin Simbolon, SE,Ak, MFM, PhD., Ketua LPEKD DPP PIKI mengupas materi yang berkaitan dengan kebijakan keuangan daerah dalam penananganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. 

Menurutnya, pandemi Covid telah menyebabkan beberapa indikator perekonomian tahun 2020 seperti tingkat pengangguran terbuka, pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan memburuk baik nasional, dan tak terkecuali di Indonesia Timur. IPM tahun 2020 juga menurun dibandingkan tahun 2019, bahkan Papua, Papua Barat, NTT berturut-turut merupakan 3 Provinsi terendah di Indonesia. 

Refocusing anggaran untuk pemulihan ekonomi daerah di sektor kesehatan, perlindungan sosial, dan ekonomi sebagaimana yang diamanatkan oleh pemerintah pusat, pun belum terlaksana karena tidak adanya kenaikan signifikan atas alokasi di sektor-sektor tersebut. Belanja perlinsos dan pemulihan ekonomi 2020 malah turun dibandingkan dengan 2019, sementara kenaikan belanja kesehatan pun tidak signifikan. 

Perbaikan perekonomian daerah mendapat momentum yang baik mengingat Pemerintah Pusat sedang melaksanakan beberapa program di Indonesia Timur seperti destinasi wisata super prioritas Likupang - Sulut dan Labuan Bajo-NTT, Food Estate di Kab Merauke-Papua, serta Kab. Belu dan Kab. Sumba Tengah - NTT, Ambon New Port-Maluku, Konektivitas  di Papua, Papua Barat, NTT dan Maluku, Maluku Utara, kenaikan dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua dari 2% menjadi 2,25% dari DAU, dan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim di Maluku, NTT, Papua dan Papua Barat. 

Untuk itu, katanya, Pemda perlu mengorkestrasi pembangunan dengan menyusun Master Plan yang terintegrasi dengan program prioritas pemerintah pusat, memanfaatkan kehadiran universitas sebagai center of excellence, bekerjasama dengan Pemda lain maupun dengan swasta untuk memperoleh akses finansial dan SDM, dan membangun komunikasi dengan PIKI yang berfungsi sebagai hub atau pusat informasi dan koordinasi para stakeholders, dan siap terlibat dalam pembangunan daerah melalui DPP dan DPC PIKI.

Sebelum acara ditutup, Ketua Dewan Penasehat PIKI, Baktinendra Prawiro, MSc. MH dalam closing statement menyampaikan apresiasi bagi para pembicara, khususnya Wamenkeu Prof. Suahasil Nazara atas kesediaan telah hadir dan menyajikan presentasinya masing-masing. Selanjutnya, bagi anggota PIKI, sebagai rumah Bersama mari tingkatkan pelayanan. “Pandemi diperkirakan masih akan berlanjut terus karena masih bermutasi, terutama di kota-kota besar, yang jika tidak ditangani dengan serius bisa berkembang menjadi hyper pandemic,” kunci Baktinendra Prawiro.

Sependapat dengan Ketua Wanhat, Ketua Dewan Pakar PIKI, Dr. Pos M. Hutabarat menambahkan bahwa kita harus ada kesatuan pandang menghadapi persoalan bangsa, kewajiban meneruskan pembangunan untuk memulihkan ekonomi nasional akibat hantaman pandemic Covid-19.