Di balik cerita indah medali emas Greysia Polii-Apriani Rahayu, ada satu isu yang cukup ramai dibicarakan netizen Indonesia dalam dua hari terakhir, yaitu fenomena “rame-rame para politisi numpang pencitraan”.

Netizen menertawakan, netizen mencemooh, netizen menghujat. Tapi sadarkah kita bahwa fenomena semacam itu sebenarnya sudah lama terjadi di negeri ini?

Sudah lama jalanan di negeri kita menjadi etalase wajah-wajah mereka yang (mengaku) memperjuangkan aspirasi rakyat, dan mereka yang tanda-tangannya bisa menentukan hajat hidup rakyat. Bukan sekedar wajah-wajah pejabat di level tinggi saja, bahkan wajah-wajah sekelas kepala dinas, sekdes, ketua organisasi dan karang taruna pun tidak jarang kita jumpai di baliho-baliho jalanan.

Entah memang pejabat-pejabat kita ini narsis, atau para bawahannya yang “ngathok” biar pejabatnya senang, atau malah kedua-duanya benar. Ini sudah menjadi tradisi baru yang semakin meluas dimana-mana. Sudah begitu disainnya kebanyakan jelek pula, rendah estetika, dan gaya posenya pun monoton, kalau tidak “satu tangan mengepal” ya “keduat telapak tangan menelungkup”. Sebuah cerminan rendahnya kreativitas yang sesungguhnya dibutuhkan para pemimpin untuk membawa negeri ini lebih baik.

Tapi ga tau lagi kalau fenomena ini malah dipandang baik oleh sebagian orang, karena ini bisa dibanggakan sebagai salah satu keunikan budaya Indonesia. Silakan bandingkan dengan negara-negara lain apakah di sana ada fenomena “penampakan aneka wajah” di sudut-sudut kota seperti di sini. Kayaknya emang cuma Indonesia yang begitu. Jadi keren juga ya kalau dipikir-pikir?

Namun demikian ternyata hingar bingar parade foto pejabat di jalanan itu ternyata tidak banyak direspons positif oleh masyarakat. Sebagian besar orang tidak peduli sama sekali, bahkan sebagian ada yang muak atau jengkel. Wajah-wajah yang mereka lewati setiap hari ternyata tidak benar-benar hadir dalam kehidupan sehari-hari mereka yang berjuang keras menghadapi kerasnya hidup.

Pada akhirnya wajah-wajah di billboard, baliho, spanduk, dan poster itu malah menjadi semacam “polusi estetika”. Ya, kadang mikir seandainya di Indonesia tidak banyak foto-foto semacam itu di jalanan, mungkin derajat estetika di kota-kota kita akan naik beberapa persen. Jadi setelah bangsa kita masuk jajaran jawara polusi udara, polusi air, polusi lingkungan, kini makin klop dengan gelar “polusi estetika”. Congratts by the way!

Tentunya tidak fair juga kalau kita cuma mencemooh wajah-wajah yang bertebaran di jalanan itu. Bagaimana pun itu harus mereka lakukan jika mereka mau bertahan di belantika politik negara kita tercinta. Seorang politisi butuh banyak kepala untuk mau nyulek nama mereka di kertas coblosan. Dan untuk bisa dicoblos banyak orang harus populer dulu. Kalau perlu ubah penampilan, yang sehari-harinya jutek harus tampil ceria di depan kamera, yang sehari-harinya agak terbuka tiba-tiba “simsalabim berjilbab” di depan kamera, dan seterusnya. Jangan lupa tambahkan jargon-jargon “pro-rakyat, jujur, dan peduli”.

Negara kita ini sedang menjunjung tinggi “demokrasi populis”. Artinya memang “popularitas” adalah yang diutamakan. Rakyat akan mencoblos mereka yang populis, yang penampilannya sesuai dengan selera mereka. Yang janji-janjinya, walau se-absurd apapun, sesuai dengan maunya mereka. Bahkan yang amplopannya sesuai dengan kebutuhan perut mereka. Itu demokrasi politik yang sedang kita jalankan, sama sekali bukan model demokrasi yang memberi ruang yang luas bagi mereka yang memiliki gagasan-gagasan cerdas untuk membangun negeri.

Jadi sekali lagi, jangan cuma mencemooh “para pencitra” itu. Terima sajalah itu konsekuensi dari demokrasi politik yang kita agung-agungkan ini. Bersiap sajalah ke depannya akan lebih banyak lagi wajah-wajah pencitraan rendah estetika yang menghiasi setiap sudut kehidupan kita. Polusi Estetika akan semakin menggila dan berlari kencang mengejar kegilaan korupsi di negeri ini.

Btw, kalau sudah capek dengan itu semua, kita masih bisa kok kembali ke Sila-4. Di mana “keberpihakan kepada rakyat” hanya bisa diwujudkan jika negeri ini dipimpin oleh “pemimpin-pemimpin yang berhikmat kebijaksanaan”, yang dilahirkan dari adu gagasan cerdas membangun negeri di arena “permusyawaratan perwakilan”.

Sayangnya kita memang sudah lama meninggalkan Sila-4 ...

Oleh: Wima Brahmantya