ASKARA - DPP PDI Perjuangan mencabut dukungan dan rekomendasinya terhadap Bupati Alor, Nusa Tenggara Timur NTT, Amon Djobo usai video marahnya kepada staf Kementerian Sosial viral. 

Amon pun merespons langkah DPP PDI Perjuangan mencabut dukungan dan rekomendasi terhadap dirinya dalam Pilkada 2018 itu.

"Itu sah-sah saja. Itu hak dari PDIP namun saya sangat menyesalkan hal tersebut," kata Amon Djobo, Kamis (3/6). 

Amon menyayangkan sikap PDIP lantaran kebersamaannya dengan partai berlambang banteng moncong putih yang sudah lama terjalin baik terpaksa harus terhenti.

Dia tidak menyangka PDIP akan terpengaruh dengan rekaman video yang sebenarnya diunggah secara tidak utuh dan hanya menampilkan saat dirinya memarahi staf Kemensos. 

Menurut Amon, dalam video viral itu dirinya sama sekali tidak pernah menyebutkan PDIP.

"Kemarahan saya itu karena adanya tata kelola penyaluran bantuan sosial kepada korban bencana Seroja yang dilakukan Kemensos," ucap Amon membela diri. 

Sang bupati juga menyebut, kasus dirinya memarahi staf Kemensos dan menyebut menteri sosial itu sebenarnya sudah terjadi sejak April lalu.

Bupati Alor dua periode itu juga mengaku sudah meminta maaf secara langsung kepada Mensos Risma -panggilan Tri Rismaharini yang berkunjung ke Alor beberapa waktu lalu.

Namun, terkait surat pencabutan dukungan itu dia mengaku belum mendapatkan surat pemberitahuan resmi dari DPP PDIP. 

Amon juga mengeklaim meskipun dukungan dicabut, saat ini masih ada 14 kursi DPRD Alor yang mendukung posisinya sebagai bupati. Sedangkan PDIP hanya punya empat kursi di sana. 

Sebelumnya anggota DPR RI asal Dapil I NTT Andreas Hugo Pareira menyatakan bahwa DPP PDIP mencabut rekomendasi dan dukungan kepada Bupati Alor Amon Djobo setelah video viral itu. 

"Surat pencabutan dukungan dilakukan karena DPP PDI Perjuangan pada November 2017 sempat mengeluarkan rekomendasi dukungan kepada Amon Djobo untuk maju pada Pilkada Alor 2018," katanya. (ant/jpnn)