Sabtu, 18 Mei 2024 | 18:15
NEWS

Anies Buka Akses Publik ke Pulau Reklamasi

Anies Buka Akses Publik ke Pulau Reklamasi
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Dok. Tirto)

ASKARA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2021 tentang Panduan Rancang Kota Pantai Kita dan Pantai Maju. 

Panduan Rancang Kota tersebut disusun atas dasar Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi-Puncak-Cianjur (Jabodetabekpunjur).

"Panduan rancang kota disusun menjadi dasar pedoman pembangunan kawasan yang berorientasi untuk meningkatkan kualitas ruang kota," jelas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta Benni Aguscandra dalam keterangan tertulis, Kamis (20/5).

Untuk diketahui, Peraturan Gubernur 30/2021 memiliki visi untuk mengoptimalisasi konektivitas Kawasan hasil reklamasi melalui penyediaan jalur angkutan umum massal yang menghubungkan kedua pantai dengan daratan. Dimana publik dapat menikmati dan mengakses pantai buatan yang sempat menjadi polemik beberapa waktu lalu.

Konektivitas antar angkutan publikpun akan dilayani oleh jalur pedestrian, sepeda, dan angkutan komuter yang dapat menjangkau klaster hunian mandiri yang mendahulukan pejalan kaki.

"Dengan tersedianya konektivitas yang lengkap, maka diharapkan akses publik untuk menuju ke Pantai Kita dan Pantai Maju akan meningkat. Sehingga, selain memberikan dampak ekonomi juga sebagai ikhtiar kita menyediakan ruang-ruang ketiga untuk semua," papar Benni.

Pergub yang diterbitkan ini akan semakin menyempurnakan Pergub Panduan Rancang Kota (PRK) yakni Peraturan Gubernur Nomor 153 Tahun 2018 tentang pengelolaan dan pengembangan tanah hasil reklamasi pantai utara Jakarta di mana pergub tersebut menjelaskan mengenai penataan lahan kontribusi yang akan dikelola PT Jakarta Propertindo seluas sekitar 208.006 meter persegi.

"Lahan tersebut digunakan untuk hunian susun terjangkau, pasar ikan untuk nelayan, restoran ikan, dermaga kapal, tempat ibadah, kantor pemerintahan, dan fasilitas umum dan fasilitas sosial pendukung," kata Benni. (industry) 

Komentar