ASKARA - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua menyatakan, persentase penduduk miskin selama enam bulan terakhir mengalami peningkatan sebesar 0,16 persen poin. 

Kepala BPS Provinsi Papua Adriana Helena Carolina mengatakan, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan mengalami peningkatan sebanyak 0,12 persen, dari 4,47 persen menjadi 4,59 persen. Sedangkan perdesaan naik sebanyak 0,19 persen dari 35,50 persen menjadi 35,69 persen. 

"Peranan komoditas makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan, baik perkotaan maupun perdesaan," katanya di Jayapura, Senin (15/2). 

Menurut Adriana, pada September 2020 sumbangan garis kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan di perkotaan sebesar 67,40 persen, sedangkan perdesaan sebesar 78,80 persen. 

Komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap garis kemiskinan Provinsi Papua di daerah perkotaan adalah beras, rokok kretek filter, ikan kembung, telur ayam ras, dan kue basah. 

"Komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap garis kemiskinan di perdesaan adalah ketela rambat atau ubi, beras, rokok kretek filter, ketela pohon dan daun singkong," ujarnya. 

Adriana menjelaskan, pada periode Maret 2020-September 2020, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan kecenderungan naik. Hal ini mengindikasikan, rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung menjauhi garis kemiskinan dan ketimpangan antar penduduk miskin semakin bertambah dibanding periode sebelumnya. 

"Beberapa faktor yang terkait dengan tingkat kemiskinan selama periode Maret 2020-September 2020 antara lain ekonomi Papua pada triwulan ketiga 2020 mengalami kontraksi sebesar minus 2,61 persen (yoy)," jelasnya.

Selain itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2020 sebesar 4,28 persen, naik jika dibandingkan dengan kondisi Agustus tahun sebelumnya. 

Menurut Bank Indonesia, di Provinsi Papua, terjadi penurunan daya beli masyarakat, yang disebabkan oleh penurunan aktivitas ekonomi dan realisasi Bantuan Sosial Tunai (BST) baru 65,2 persen. 

Penyaluran dana desa tahap ketiga 2020 mengalami keterlambatan yakni hanya 13,05 persen perdesaan yang telah menerima dana desa. 

"Ini mengakibatkan penyaluran BLT-Dana Desa mengalami keterlambatan, juga penyaluran program sembako baru mencapai 59,5 persen, sedangkan provinsi lain di Indonesia sudah mencapai lebih dari 85 persen," kata Andriana. 

Tidak hanya itu, penduduk Papua dengan pengeluaran desil satu dan tiga mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan penduduk dengan tingkat pengeluaran terbawah selama pandemi hanya membeli kebutuhan pokok secara eceran. 

"Namun harga yang jauh lebih tinggi, dan kuantitas yang lebih sedikit," katanya.

Seperti diketahui, awal September 2020, Kota Jayapura menerapkan new normal, akan tetapi dalam waktu dua minggu selanjutnya kasus penduduk positif Covid-19 meningkat pesat. 

"Secara tidak langsung, ini berdampak pada ekonomi masyarakat di Kota Jayapura," demikian Andriana. (jpnn)