ASKARA - Ketua Kelompok Fraksi PKB di Komisi VI DPR Nasim Khan meminta pemerintah untuk menyelamatkan keberlangsungan pelaku UMKM yakni usaha warung Tegal atau warteg dan pedagang kaki lima, menyusul memburuknya situasi ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Warteg di Jabodetabek saat ini mengalami penurunan omzet penjualan yang sangat signifikan, bahkan angkanya hingga 90 persen.

"Omzet mereka mengalami kemerosotan sekitar 90 persen. Para pahlawan UMKM seperti pemilik warteg yang kebanyakan dari Tegal, Brebes dan sekitarnya ini sekarang hanya memikirkan bagaimana bisa memperpanjang sewa kontrak dan membayar pegawai," jelas Nasim Khan, Jumat (5/2).

Nasim Khan juga menyayangkan, banyaknya pelaku UMKM yang notabene kekuatan ekonomi rakyat Indonesia belum mendapatkan bantuan dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk UMKM akibat tidak tepatnya penyaluran bantuan. Hal ini dialami oleh beberapa pemilik warteg dan PKL

"Saya pernah tanyakan kepada Kementerian Koperasi dan UMKM sebagai mitra Komisi VI DPR adanya potensi tidak tepatnya penyaluran bantuan modal dalam skema PEN," katanya.

Untuk itu, Nasim Khan meminta, Kemenkop UKM segera mendata ulang seluruh pelaku UMKM. Tak terkecuali pelaku usaha warteg dan PKL agar mendapatkan data dan gambaran utuh kondisi sebenarnya.

Selain juga meminta pemerintah dapat mempermudah akses pinjaman bagi para pelaku UMKM. Pasalnya, apabila persyaratannya rumit, tentu para pelaku UMKM seperti pedagang warteg dan PKL akan kesulitan untuk mengaksesnya dan keberlangsungan warteg dan PKL pun terancam punah serta puluhan ribu pengangguran baru akan lahir.

"Kebanyakan para pedagang itu, saya yakin memiliki mereka mempunyai pinjaman di bank. Untuk itu, syarat administrasi UMKM untuk mendapatkan dana bantuan semestinya dipermudah, keharusan memiliki nomor pokok wajib pajak dan hal hal yang menyulitkan lainnya sebaiknya ditinjau ulang," jelas Nasim Khan.

"Mohon Kementerian Koperasi dan UKM dan LPDB bisa memberikan solusi, negara harus hadir untuk rakyat. Keluhan-keluhan para pemilik Warteg nanti akan kami perjuangkan ke kementerian yang menjadi mitra kami," tambahnya.

Sebelumnya dikabarkan, ribuan pedagang warteg di wilayah Jabodetabek terpaksa pulang kampung meninggalkan ibu kota. Sementara, ada sekitar 20 ribu pedagang warteg lainnya di Jabodetabek kini berada diambang kebangkrutan lantaran omzet penjualan menurun drastis. Jika dibandingkan dengan masa sebelum pandemi Covid-19, penurunan omzet warteg rata-rata turun hingga 90 persen.

Padahal mereka harus membayar sewa kontrak dan pegawai. Mereka pun berharap bisa masuk skema dalam bantuan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021. (industry)