ASKARA - Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) Laksdya TNI Aan Kurnia menerima kunjungan Wakil Ketua DPR Bidang Politik dan Keamanan Azis Syamsudin bersama Wakil Ketua DPR Bidang Industri dan Pembangunan Rachmat Gobel di Aula 2 Mabes Bakamla RI, Rabu (3/2).

Pada kunjungan perdana kedua wakil ketua DPR tersebut, Laksdya TNI Aan Kurnia memaparkan kekuatan dan capaian Bakamla. Sekaligus kendala-kendala yang dihadapi Bakamla sebagai lembaga penegak hukum dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014.

"Saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh bapak kepala Bakamla RI bahwa kekuatan armada kapal Bakamla RI masih sepuluh persen dari jumlah ideal yang direncanakan," kata Azis Syamsudin. 

"Maka artinya persentase keamanan laut Indonesia juga masih sepuluh persen. Sisanya tergantung nasib dan momentum saja," lanjutnya ketika menanggapi hasil paparan kepala Bakamla RI.

Azis Syamsudin juga mendukung untuk memasukkan Bakamla sebagai penyidik dalam Rancangan Undang-Undang Landasan Kontinen. Di masa mendatang, Bakamla diharapkan memiliki kemampuan penuh dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum di laut Indonesia.

Sementara itu, Rachmat Gobel juga turut menanggapi paparan kepala Bakamla. Fokus kepada isu keamanan laut dengan melibatkan para nelayan-nelayan Indonesia, mengingat Bakamla telah membentuk Relawan Penjaga Laut (Rapala) yang terdiri dari masyarakat maritim. 

"Mungkin ini dapat dibuatkan sebuah konsep di mana nelayan-nelayan ini dilatih bela negara. Sehingga dapat berlayar ke perbatasan dan turut serta menjadi alat keamanan wilayah laut Indonesia," ungkapnya.

"Meskipun Bakamla RI masih dihadapkan oleh banyak keterbatasan dan kendala, namun melalui strategi yang tepat akan tetap dapat menjalankan tugasnya dengan baik," lanjut Rachmat Gobel.

Diharapkan Bakamla dapat terus berkomitmen untuk optimal dalam melakukan pengamanan perairan Indonesia, walaupun terbentur dengan segala keterbatasan yang ada.