Dokter Ribka Tjiptaning rame-rame diserang akibat berani-berani jujur mengungkap keraguan terhadap vaksin Corona yang konon akan diwajibkan untuk seluruh rakyat Indonesia bahkan dengan sanksi hukuman. Serangan terhadap mantan Ketua Komisi IX DPR RI menyelinapkan rasa prihatin ke lubuk sanubari saya.

Menurut pendapat saya pribadi serangan terhadap Dr. Ribka tersebut juga sekaligus merupakan serangan terhadap hak asasi manusia untuk berpendapat yang sewajibnya secara konstitusional dilindungi negara yang mengaku demokratis.

Kebetulan Dr Ribka adalah anggota DPR RI dari parpol PDIP yang mengandung nama Demokrasi maka berarti Dr Ribka berhak untuk mewakili suara rakyat yang ragu terhadap vaksin yang dibuat secara terburu-buru akibat kecamuk angkaramurka virus Corona yang bukan mereda namun malah makin merajalela.

Tidaklah keliru apabila Ribka lebih mengutamakan rakyat ketimbang parpol sebab Dewan Perwakilan Rakyat bukan Dewan Perwakilan Parpol. Serangan disertai sebutan “kadrun” terhadap Dr Ribka merupakan bukti bahwa masih ada warga Indonesia gemar melanjutkan politik polarisasi yang jelas alih-alih mempersatukan malah memecah-belah bangsa.

Kenyataan membuktikan bahwa Dr Ribka bukan kaldrun, kampret, cebong, komunis, radikal tetapi seorang warga Indonesia seperti anda dan saya. Pada hakikatnya, Ribka merupakan korban sindroma psikososial yang sedang menjangkiti sebagian bukan semua insan manusia yaitu penyakit lebih fokus melihat “siapa” yang bicara ketimbang mendengar “apa” yang dibicarakan sehingga mengaburkan makna kebenaran yang sebenarnya.

Insya Allah, Ribka Tjiptaning sebagai seorang warga Indonesia titik tanpa embel-embel apa pun apalagi nama hewan beraroma SARA atau istilah berbau politik kekuasaan tetap berkenan gigih berjuang menyuarakan pendapat demi menegakkan pilar-pilar demokrasi serta HAM di persada Nusantara tercinta ini. MERDEKA!