Terawan menyambut baik peluncuran buku tersebut. Ia menilai buku putih penanganan Covid-19 telah memberikan gambaran kolaborasi dan dukungan dalam menangani Covid-19 di Indonesia. Dia berharap buku tersebut dapat memberikan masukan berharga yang objektif dan konstruktif kepada pemerintah dalam mengatasi Covid-19.

"Kami apresiasi pandangan, pemikiran, penilaian dari Fraksi PKS atas penanganan Covid-19 di Indonesia yang sebagaimana tertuang dalam buku. Kami sangat hargai. Tentu akan kami jadikan bahan evaluasi dan bahan perbaikan dalam penangan Covid-19 ke depannya," imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua Tim Penyusun yang juga Wakil Ketua F-PKS Netty Prasetiyani mengatakan, buku ini merupakan sebentuk tanggung jawab F-PKS dalam berkontribusi menangani pandemi Covid-19.

"Buku ini merupakan kumpulan ide dan gagasan sebagai respon terhadap wabah, sekaligus menjadi sumbangsih dan tanggung jawab PKS dalam menangani pandemi. Kami berharap buku ini bermanfaat bagi rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke," kata Netty dalam paparannya.

Netty juga menyampaikan, buku ini juga mendorong agar terjadinya kolaborasi optimal seluruh elemen bangsa dalam bahu-membahu menghadapi pandemi Covid-19.

"Kunci keberhasilan penanganan Covid-19, salah satunya adalah, harus dilakukan kolaborasi optimal. Hadirnya Menteri Kesehatan dalam acara ini, juga Kepala BNPB, bersanding dengan F-PKS, semoga menjadi salah satu wujud dari kolaborasi optimal," kata Netty.

Netty Prasetiyani mengungkapkan, buku yang disusun oleh Tim Covid-19 F-PKS DPR RI dan The Indonesian Democracy Initiative (TIDI) dan didukung Perpustakaan DPR RI terdiri dari sepuluh bab yang membahas penanganan pandemi Covid-19 dari berbagai aspek.

"Salah satu bab membahas tentang prediksi akhir pandemi Covid-19 di Indonesia. Kalau hari ini orang lain sudah bicara second wave, kita justru masih belum tahu apakah gelombang pertama sudah sampai pucak atau belum," terang istri mantan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan ini.

Netty menjelaskan, buku ini juga membahas jurang persepsi antara kebijakan Pemerintah dengan harapan publik. "Juga masalah komunikasi publik yang tidak terkelola dengan baik sehingga masyarakat terfragmentasi antara yang menganggap penyakit ini serius dengan yang menganggap ini biasa-biasa saja," tambahnya.

Evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan Pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19, kata legislator asal Dapil Jabar 8 ini, juga diulas. Pemerintah di awal pandemi sempat gamang apakah perlu menerapkan kebijakan karantina wilayah atau tidak, apakah perlu dilakukan serentak atau parsial per daerah.

"Dampak dari penerapan PSBB terhadap mobilitas masyarakat, penyebaran virus dan lainnya pun perlu dikaji secara menyeluruh," tutup Netty Prasetiyani.

Menurut Netty, meskipun PKS menegaskan diri sebagai partai oposisi, bukan berarti PKS asal beda dengan Pemerintah. "PKS tetap harus menunjukkan kontribusi konstruktif untuk kemajuan bangsa, termasuk dalam penanganan pandemi," tegasnya.