ASKARA - Presiden Joko Widodo sebaiknya segera memikirkan pengganti Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan yang terciduk KPK pekan lalu. Pengganti Edhy harus mumpuni, bersih dan memiliki pengalaman di bidang perikanan. 

Demikian pendapat Direktur Eksekutif Gerakan Muda Visioner (Gemuvi), Teofilus Mian Parluhutan, Kamis (3/12).

"Ini memang hak preogratif Presiden, namun sebaiknya memang harus segera memilih pengganti Edhy Prabowo untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat," ujar Teofilus.

Dari hasil kajian yang dilakukan Gemuvi, beberapa tokoh cukup pas duduk di posisi Menteri KP, salah satunya adalah Robert Kardinal. Menurutnya, tokoh ini muncul melalui banyak pertimbangan. 

Pertama, dari segi pemahaman birokrasi tokoh ini pernah menjabat sebagai anggota Komisi IV DPR-RI selama 4 periode dimana Komisi IV DPR-RI adalah mitra kerja dari Kementerian KP. 

Kedua, dari segi pengalaman politik Robert pernah menjabat Bendahara Umum DPP Partai Golkar dan sekarang menjabat sebagai Bendahara Umum DEPINAS SOKSI yang menandakan kematangan beliau dalam berpolitik. 

"Hal ketiga kami juga merasa dibutuhkannya tambahan menteri perwakilan dari Indonesia Timur dalam Kabinet Indonesia Maju 2019-2024," kata Teofilus. 

Teofilus berharap usulan ini minimal menjadi bahan pertimbangan oleh Presiden dalam mengambil keputusan dalam memilih pengganti Menteri Kelautan dan Perikanan. 

Robert Joppy Kardinal, pria kelahiran Sorong pada tanggal 7 April 1960 ini merupakan seorang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) 2004-2009 dari Partai Golongan Karya (Golkar) mewakili Daerah Pemilihan (Dapil) Irian Jaya Barat, yang kini merupakan Papua Barat. Robert terpilih mewakili Kabupaten Fak Fak, Kaimana, Kota Sorong, Manokwari, Maybrat, Raja Ampat, Sorong, Sorong Selatan, Tambrauw, Teluk Bintuni, Teluk Wondama. 

Ia terpilih kembali menjadi Anggota DPR-RI pada periode 2014-2019 mewakili Dapil Papua Barat bertugas di Komisi IV yang membidangi Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, Pangan. Selain itu, Robert juga seorang Anggota Kaukus DPR RI yang merupakan gabungan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia asal Provinsi Papua dan Papua Barat utusan Tanah Papua yang mana membahas masalah lingkungan hidup atas perusahaan PT. Freeport Indonesia di Timika, Papua.

Robert mengawali perjalanan politiknya dengan aktif di organisasi afiliasi di bawah Golkar, Pemuda Pancasila sebagai Ketua Bidang Pengerahan Massa Pemuda Pancasila (1990-1995), Ketua Harian DPW Pemuda Pancasila DKI Jakarta dan Pengurus DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) (1996-1999) dan Barisan Inti AMPG (2003-sekarang). 

Sebelumnya, Robert pernah berkarir sebagai karyawan di PT Kasira Raya Drill mulai tahun 1982 hingga tahun 1988, kemudian pindah ke PT Diplomindo Mega dari tahun 1988 hingga 1993. Dengan banyaknya pengalaman kerja yang dimiliki Robert, mengantarkan dia menjadi Direktur di PT. Sumber Karunia Mahaluhur mulai tahun 1994 hingga 1998. Kemudian, pada tahun 1998 berpindah perusahaan di posisi yang sama sebagai Direktur PT. Papua Timberland Indonesia.