ASKARA - Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Din Syamsuddin menilai pemanggilan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan oleh polisi sarat politik. 

Seperti diketahui, Polda Metro Jaya mengundang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Selasa (17/11) untuk diminta keterangan terkait acara Habib Rizieq Syihab yang menimbulkan kerumunan. 

"Pemanggilan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan oleh Polda Metro untuk dimintai klarifikasi tentang kerumunan pernikahan putri Habib Rizieq Shihab dapat dipandang sebagai drama penegakan hukum yang irrasional atau tidak wajar," nilai Din, dalam keterangannya, Rabu (18/11).

Menurutnya, belum pernah kepolisian memanggil seorang gubernur untuk memberikan klarifikasi. Mengenai izin suatu acara yang akhirnya menimbulkan kerumunan merupakan tanggung jawab polisi. 

"Belum pernah terjadi Polda memanggil seorang gubernur yang merupakan mitra kerja hanya untuk klarifikasi, kecuali dalam rangka penyidikan," tuturnya. 

Dikatakan Din, seharusnya polisi yang mendatangi Anies, bukan Anies ke kantor polisi. 

"Mengapa tidak Kapolda yang datang? Dan bukankah izin serta tanggung jawab atas kerumunan yang melanggar protokol kesehatan ada pada Polri?" ujar Din.

Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu menyebut pemanggilan ini justru akan mengikis kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Mengingat kejadian serupa juga terjadi di wilayah lain, tapi terkesan dibiarkan. 

"Kejadian ini merupakan preseden buruk yang hanya memperburuk citra Polri yang overacting apalagi terkesan ada diskriminasi, dengan tidak dilakukannya hal yang sama atas gubernur lain di wilayahnya juga terjadi kerumunan serupa," imbuhnya. 

Din menambahkan pemanggilan polisi terhadap Anies hanya akan mendatangkan simpati masyarakat. 

"Tindakan ini akan menjadi bumerang bagi rezim, dan telah menuai simpati rakyat bagi Anies Baswedan sebagai pemimpin masa depan," tandasnya.