ASKARA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah mengalokasikan anggaran lebih besar dalam program 3T, testing, tracing dan treatment. 

Hal itu untuk menangani Covid-19 dengan pengujian polymerase chain reaction (PCR) test. Sehingga dapat keluar dari badai pandemi dan program di APBD bukan lebih besar untuk bansos. 

"Nanti kita lihat postur anggarannya. Jangan lebih banyak bansos. Kemarin jangan karena mau Pilkada. Sementara kesehatan kurang," kata Tito saat memberi arahan kepada Pjs Gubernur Kepri, Selasa (10/11).

Menurutnya, kebutuhan untuk testing dengan melakukan swab test untuk warga. Untuk test seperti PCR swab, direkomendasikan untuk testing, bukan dengan rapid test. Kemudian, pelaksanaannya juga harus digelar secara aktif.

"Testing jangan pasif, tapi harus aktif. Harus agresif untuk melakukan testing. Jadi jangan zero karena tidak dilakukan testing," ucap Tito.

Semakin cepat ketahuan warga yang positif Covid-19, maka akan semakin baik. Maka untuk mendukung itu, harus diperbesar anggaran untuk 3T. 

"Sehingga penanganannya juga bisa lebih cepat. Makin cepat ketahuan (positif), makin baik. Sehingga penularan tidak semakin luas," imbuhnya. 

Mantan Kapolri itu mengapresiasi Provinsi Sumatra Barat yang cukup gencar melakukan testing dengan memberikan bonus. Semakin banyak Pemda kabupaten/kota menggelar testing, akan mendapat insetif.

"Tracing ini juga perlu diberikan bonus. Jadi siapa yang kontak dengan yang positif, diberikan bonus jika dia mengaku dan dites," bebernya. 

Maka itu, Kepri diminta memperkuat anggaran kesehatan. Kemudian, agar ada stimulus keuangan. "Karena di Kepri ini masih lemah stimulus keuangan. Jika tidak ada anggaran, minta dari pusat," tandas Tito.