ASKARA - Provinsi DKI Jakarta mendapatkan penghargaan Sustainable Transport Award (STA) tahun 2021. Kota Jakarta dinobatkan sebagai yang terbaik membangun sistem transportasi. 

Namun, Analis Kebijakan Transportasi, Azas Tigor Nainggolan menyayangkan penghargaan yang didapat DKI Jakarta itu disalahartikan bahkan dibelokkan beberapa kalangan, bahwa hal itu merupakan prestasi dari Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan semata. 

Padahal, kata Azas Tigor, penghargaan yang diberikan itu adalah untuk komitmen Jakarta membangun sistem transportasi yang baik. 

"Nah, itu artinya penghargaan diberikan pada komitmen dan proses pembangunan hingga Jakarta memiliki sistem transportasi seperti sekarang ini. Padahal kita tahu bahwa membangun sebuah sistem transportasi adalah satu proses panjang yang diisi oleh beberapa kebijakan transportasi itu sendiri," ujarnya, Senin (2/11). 

Pembangunan perbaikan sistem transportasi, menurut Azas Tigor, bukanlah sebuah kejadian semalam tetapi membutuhkan waktu panjang. Bukan juga sebuah kejadian serta merta dalam satu periode 5 tahunan karena diisi banyak kebijakan pendukung sistem transportasi yang baik. 

"Artinya jika sekarang Jakarta dinobatkan sebagai kota terbaik komitmen membangun sistem transportasi adalah hasil komitmen dalam proses panjang sebelum periode sekarang ini," kata dia.

Azas Tigor melihat, penghargaan tersebut sebagai ajakan melihat prosesnya dan bukan hanya melihat hasilnya seperti sekarang. Komitmen perbaikan sistem transportasi di Jakarta, menurutnya dimulai sekitar tahun 2003-2004 ketika Jakarta dengan Gubenur Sutiyoso membangun layanan Transjakarta. 

"Gebrakan pembangunan Transjakarta itu menandai modernisasi layanan transportasi publik massal di Jakarta dimulai. Selanjutnya di bawah gubernur Fauzi Bowo, Transjakarta dikembangkan sistem jaringan pelayanannya (sistem integrasi) untuk mempermudah akses bagi warga Jakarta pengguna transportasi publik," terangnya.

Azas Tigor mengatakan, Fauzi Bowo juga mulai kebijakan baru manajemen parkir mahal agar mengendalikan penggunaan kendaraan pribadi. Begitu pula pada masa Gubernur Jakarta di bawah Jokowi yang mengembangkan lagi sistem integrasi transportasi publik Jakarta dan peremajaan armada transportasi di Jakarta, termasuk pada masa Gubernur Ahok dan Djarot.  

"Transjakarta, melanjutkan pengembangan sistem integrasi layanan Transjakarta dan peremajaan armada transportasi publik. Selain itu pada masa Fauzi Bowo, Jokowi, Ahok dan Djarot ini pun dimulai penerapan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi. Pengendalian itu dilakukan dengan kebijakan sistem Ganjil Genap mengganti 3 in 1," ungkapnya.

Melihat perjalanan komitmen pembangunan sistem transportasi itu, kata Azas Tigor, terlihat bahwa penghargaan itu diberikan atas prestasi dan komitmen perbaikan sistem transportasi Jakarta yang dicapai oleh Gubernur Jakarta  Sutiyoso, Fauzi Bowo, Jokowi, Ahok dan Djarot. 

"Selama masa Anies Baswedan menjadi gubernur Jakarta justru belum ada kebijakan radikal dan berhasil di bidang transportasi Jakarta. Selama menjadi Gubernur Jakarta, Anies Baswedan belum berhasil membuat kebijakan transportasi dan tidak mengembangkan sistem layanan transportasi publik di Jakarta," tutur Tigor.

Selama 3 tahun Anies menjadi Gubernur Jakarta, tambah Azas Tigor, hanya membuat Jaklingko di dalam layanan Transjakarta. Dan sebenarnya, kata dia, Jaklingko juga adalah bagian layanan integrasi sistem transportasi Transjakarta. 

"Jadi bukan kebijakan baru di bidang transportasi. Seharusnya tidak perlu ada layanan di dalam layanan besar seperti Jaklingko di dalam perusahaan layanan Transjakarta. Sebagai sebuah sistem integratif Transjakarta ya semua layanan bus termasuk bus kecil yang diubah namanya menjadi Jaklingko itu menjadi aneh dan lucu," imbuhnya.

Warga Jakarta, tambah Azas Tigor, ingin dan membutuhkan sebuah sistem  transportasi publik yang integratif. 

"Kok Anies malah membuat terpisah antara Transjakarta di dalamnya ada Jaklingko. Kelihatannya Anies ingin terlihat berbeda dengan gubernur Jakarta sebelumnya. Memang akhir kita dapat melihat dan ada buktinya, Anies sebagai gubernur Jakarta hanya mampu membangun Jaklingko yang tidak tuntas," ujarnya.

"Seharusnya semua layanan bus itu terintegrasi dan satu dalam manajemen Transjakarta," tambahnya.

Menurut Azas Tigor, tidak perlu bahkan tidak boleh lagi ada layanan yang menolak disatukan atau diintegrasikan. Ke depan, kata dia, jika Anies Baswedan mau dicatat dalam sejarah pembangunan transportasi publik Jakarta harus bisa membuat kebijakan besar dan signifikan perubahannya. 

"Misalnya saja adalah menuntaskan pembangunan sistem layanan transportasi publik bus kota di Jakarta dalam satu layanan Transjakarta dan meleburkan Jaklingko dalam satu manajemen Transjakarta. Juga ke depan yang harus dilakukan oleh Anies Baswedan adalah mengintegrasikan semua pelayanan transportasi publik yang sudah dibangun oleh para gubernur pendahulunya," tandasnya.