ASKARA - Pilkada Serentak 2020 tetap dilaksanakan meski di tengah pandemi Covid-19. 

Namun ada berbagai hal yang harus diwaspadai pemerintah dalam mengantisipasi kerawanan yang dapat menyulut konflik sosial.

Deputi VII Badan Intelijen Negara Wawan Purwanto mengungkapkan, beberapa kerawanan dalam pilkada. Pertama, konflik kekerasan, di mana terdapat beberapa aktor yang terlibat dari permasalahan tersebut.

"Katagori ini masuk antaranya konflik antara pendukung, konflik antara pendukung dan penyelenggara dan konflik antara pendukung dengan pemerintah," katanya dalam diskusi virtual Mappilu PWI, Jumat (23/10).

Menurutnya, konflik antar pendukung biasanya terjadi karena persaingan kandidat yang ketat dan dugaan kecurangan dilakukan salah satu pasangan calon.

"Kita sudah punya pemetaan dari waktu ke waktu yang bisa menjadi bahan evaluasi," kata Wawan.

Konflik tersebut juga disulut karena sentimen SARA. Serta tidak netralnya penyelenggara pemilu bisa menjadi salah satu sebab terjadinya kekerasan. 

"Kemudian perusakan alat peraga kampanye bisa menjadi bola liar," ucap Wawan. 

Kerawanan kedua adalah lonjakan pasien Covid-19. Tahapan pilkada saat ini sudah memasuki kampanye yang dilaksanakan 26 September hingga Desember 2020. Di masa kampanye rentan meningkatkan lonjakan pasien Covid-19 akibat adanya kerumunan orang dan tatap muka pendukung dengan calon kepala daerah.

"Lonjakan pasien berpeluang menciptakan sibuknya sistem kesehatan, mengingat ada keterbatasan sistem kesehatan," tutur Wawan.

Kerawanan ketiga adanya kampanye isu SARA dan hate speech serta kampanye hitam. Selain itu, gelombang demonstrasi menolak Pilkada Serentak 2020.

"Demonstrasi yang dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19 rentan meningkatkan sentimen negatif ke masyarakat," kata Wawan.

Situasi tersebut bisa menunjukkan antipati dan skeptis terhadap pilkada. Dampak lainnya ialah risiko warga dalam memilih akan menurun.

"Kelima, kampanye terselubung. Pandemi Covid-19 berpotensi menjadikan momentum kepala daerah untuk kampanye terselubung dengan politisasi bansos," tandas Wawan.