ASKARA - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) telah memadati kawasan silang Monas, Jakarta untuk menyuarakan penolakan Undang-undang Cipta Kerja.

Salah satu perwakilan dari Universitas Negeri Yogyakarta menyampaikan kondisi kekacuan di daerah setelah pemerintah dan DPR mengesahkan UU Cipta Kerja. Bahkan mereka mendapat tindakan represif dari aparat. 
 
"Carut marutnya kondisi di daerah. Mereka (mahasiswa) sampai diamankan oleh aparat," kata seorang mahasiswa UNY ketika orasi di depan patung Kuda Arjuna Wijaya, Monas, Jakarta Pusat, Selasa (20/10). 

Dia juga menegaskan bahwa aksi mereka murni menyurakan aspirasi rakyat dan membantah aksi yang mereka gelar ditunggangi oleh pihak tertentu. Hal itu sekaligus mematahkan statmen pejabat pemerintah yang menuduh mereka.

"Saya yakin dan percaya ada yang ingin untuk menggembosi gerakan kami. Tapi itu justru melupkan kemarakan kita dari sejumlah daerah," tegasnya. 

Tuduhan tersebut malah membuat gelombang penolakan Omnibus Law semakin kencang. Bahkan para mahasiswa berduyun-duyun datang ke Jakarta menyuarakan apirasinya. 

"Ada yang dari Kalimantan, Sumatera untuk berangkat ke Jakarta. Jawabannya kita tetap berjuang. Kita yakinkan," tandasnya. 

Sebelumnya Koordinator Aliansi BEM SI, Remy Hastian menuturkan para mahasiswa datang dari seluruh Indonesia dan menuntut Presiden Joko Widodo membatalkan UU Cipta Kerja melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undangan (Perppu).

"Aksi akan dilaksanakan pada Selasa, 20 Oktober 2020 pukul 13.00 WIB dengan estimasi massa aksi sebanyak 5.000 mahasiswa dari seluruh Indonesia," tutur Remy, Senin (19/10).

Demonstrasi itu juga bertepatan dengan 1 tahun kerja pemerintah Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin memimpin bangsa Indonesia.

BEM SI mengecam tindakan pemerintah yang berusaha mengintervensi gerakan dan aspirasi rakyat yang menolak UU Cipta Kerja. "Juga mengecam berbagai tindakan represif aparatur negara terhadap seluruh massa aksi," kritiknya.

Penolakan UU Ciptaker telah muncul di berbagai daerah sejak 6 Oktober hingga 16 Oktober lalu. Massa dari elemen buruh, mahasiswa, pelajar, dan masyarakat lainnya mendesak Jokowi membatalkan UU Ciptaker.