ASKARA - Satgas Penanganan Covid-19 menegaskan tidak akan mentolerir pihak-pihak yang tidak mengindahkan protokol kesehatan dalam menjalankan tahapan pilkada.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito mengatakan, soal protokol kesehatan selama Pilkada telah dijamin Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Peraturan Nomor 6 dan Nomor 10 Tahun 2020. 

Pengawasan ketat dilakukan bersama oleh KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Satgas di daerah-daerah serta dinas kesehatan setempat serta aparat penegak hukum. 

"Kami tidak bisa mentolerir terjadinya aktivitas politik yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi peningkatan penularan. Kami semuanya harus betul-betul menjaga keselamatan bangsa ini dari Covid-19," kata Wiku di Jakarta, Selasa kemarin (22/9).

Satgas Nasional tidak akan melarang aktivitas politik dalam pilkada selama tidak menimbulkan potensi penularan. "Setiap kematian, setiap korban adalah hal yang harus kita hindari, apapun kegiatannya kita," tegasnya.

Pemerintah dan penyelenggara pemilu sepakat pelaksanaan Pilkada 2020 tetap digelar pada 9 Desember 2020. Tentu penerapan protokol Covid-19 dilaksanakan secara konsisten dan pelanggarnya harus mendapatkan sanksi tegas.

Selain itu, mewajibkan penggunaan masker, hand sanitizer, sabun dan alat pelindung diri (APD) lain sebagai media kampanye. Pilkada Serentak 2020 berlangsung di 270 daerah akan tetap dilaksanakan meski pandemi Covid-19 belum mereda.