ASKARA - Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 digelar di tengah kondisi negara sedang menghadapi krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Selain itu, Pilkada Serentak 2020 dilaksanakan satu tahun setelah digelarnya pemilihan presiden dan pemilu legislatif 2019.

Ketua Dewan Pakar Mappilu PWI Pusat Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, sejumlah pengamat memandang Pilpres dan Pileg 2019 sebagai pemilu yang berdampak panjang pada terjadinya keterbelahan mendalam masyarakat di berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Dalam konteks tersebut, Pilkada Serentak 2020 haruslah sehat dari berbagai aspek, baik menyangkut masyarakat, aktor politik atau para kandidat maupun pers," katanya dalam diskusi virtual di Kantor PWI Pusat, Jakarta, Senin (31/8).

Artinya, dikatakan Ferry Kurnia, dari sisi penyelenggaraan, ketiga pihak yang terlibat dalam proses pilkada serentak harus sungguh-sungguh menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

"Yakni mengenakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir," tuturnya.

Pilkada serentak diakui juga harus menjadikan pers berada di garis depan dalam melawan kabar bohong alias hoaks dan konten-konten berisi ujaran kebencian.

"Singkatnya, Mappilu PWI mendorong agar Pilkada Serentak 2020 sehat bagi masyarakat, penyelenggara pemilu, dan para kandidat," ujar Ferry Kurnia.

Dia berharap, Pilkada Serentak 2020 dapat menjadi oase bagi rekrutmen kepemimpinan politik yang sehat dan berkualitas. Yang dapat mengatasi problem ekonomi di daerah sekaligus menjadi reservoar bagi kepemimpinan nasional.

"Dalam konteks konsolidasi demokrasi, Pilkada Serentak 2020 diharapkan dapat menjadi momentum politik untuk mengembalikan demokrasi sehat yang melahirkan pemimpin yang sehat pula. Sehingga mampu mewujudkan Indonesia yang sehat, kuat, dan berkualitas dalam segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara," papar Ferry Kurnia.