ASKARA - Tidak ada kritik tajam dari Anggota DPR RI, Komisi X terhadap Menteri Pendidkan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim dalam rapat kerja (raker) di Gedung DPR RI, Kamis (27/8). 

Padahal di lapangan, masih banyak kendala yang terjadi terkait pembelajaran jarak jauh (PJJ), pembukaan sekolah di zona kuning yang menjadi klaster baru penyebaran Covid-19. Belum lagi masalah kuota internet siswa, mahasiswa, guru, dan dosen. 

Raker hari ini justru kebalikannya. Rata-rata anggota Komisi X membanjiri Nadiem dengan pujian. Kebijakan yang diambil Nadiem dinilai terukur dan solutif.

Ambil contoh penyaluran dana Program Indonesia Pintar (PIP) yang tiap tahun selalu terlambat. Namun, di era Nadiem malah lebih cepat tersalurkan.

"Terima kasih Mas Menteri. Di Aceh, penyaluran dana PIP tidak ada masalah. Saya dapat informasi penyalurannya lebih cepat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya," kata Politikus Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Illiza Sa'aduddin Djama dalam raker Komisi X DPR RI, Kamis (27/8). 

Dipuji para legislator dari Fraksi PPP, Demokrat, PKB, Gerindra, PKS, PDIP, Nasdem, PAN, Golkar, Mendikbud Nadiem senang bukan kepalang. Dari aura wajahnya terlihat bahagia dan puas dengan apa yang dikerjakan timnya.

"Saya berterima kasih atas apresiasi para anggota dewan. Ini berkat kerja keras tim kami. Saya akui, di awal saya memang radikal karena saya memangkas aturan yang ada," ujarnya. 

Dia mencontohkan, semua dana bantuan untuk siswa dan guru dipusatkan di Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemendikbud. Tujuannya adalah untuk mempermudah penyaluran.

Kemudian, dana langsung diserahkan ke rekening penerina bantuan. Kalau PIP langsung ke siswa. Sedangkan penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS) langsung ke rekening kepala sekolah dan tidak lewat Kepala Dinas Pendidkan lagi.

"Perubahan-perubahan radikal ini yang membuat dana cepat tersalurkan dan bisa langsung digunakan. Jadi birokrasi yang panjang kami pangkas," tandasnya. (jpnn)