ASKARA - Misteri hilangnya aset Tanah Kas Desa (TKD) Desa Sukajadi, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi, kian menyeruak ke permukaan. Selisih luas lahan yang mencapai 8,63 hektare kini menjadi sorotan tajam masyarakat.
Tokoh masyarakat Sukajadi, Endang Saputra, mendesak Polres Metro Bekasi turun tangan mengusut tuntas keberadaan tanah kas desa tersebut. Ia menilai, persoalan ini bukan sekadar salah catat administrasi, melainkan dugaan hilangnya kekayaan desa yang nilainya fantastis.
Berdasarkan dokumen Data Tanah Kas Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi tahun 1998, luas TKD Desa Sukajadi tercatat mencapai 13,13 hektare.
Namun, data yang diketahui masyarakat saat ini, luas yang tercatat hanya sekitar 4,5 hektare.
"Artinya ada selisih sekitar 8,63 hektare yang harus ditelusuri keberadaannya, status hukumnya, serta riwayat pengelolaannya," kata Endang kepada wartawan, Jumat (13/11/2026).
Persoalan ini semakin panas setelah dalam agenda serah terima jabatan dari Penjabat (Pj.) Kepala Desa Sukajadi, Iyus Rusmana, S.E., kepada Kepala Desa definitif, Acep Sunasep, muncul catatan bahwa buku Letter C desa dinyatakan tidak tersedia.
"Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar. Bagaimana pemerintah bisa memastikan riwayat aset kalau dokumen pentingnya saja tidak ada?," jelas Endang.
Hanya 4 Mantan Kades, Seharusnya Mudah Ditelusuri
Endang menegaskan, penelusuran aset ini seharusnya tidak sulit. Sebab sejak Desa Sukajadi berdiri, hanya ada empat mantan kepala desa, yakni H. M. Muhtar (almarhum), Nada Suherli, Eman Supriatna (almarhum), dan Amir Hamzah.
"Sejarah pemerintahan desa ini tidak terlalu panjang. Hanya ada empat mantan kepala desa. Seharusnya penelusuran riwayat aset bisa dilakukan dengan memeriksa administrasi setiap periode kepemimpinan. Siapa yang mengelola, siapa yang menerima penyerahan dokumen, kapan terjadi perubahan data, dan bagaimana keberadaan tanah tersebut sekarang. Jangan sampai aset desa hilang tanpa ada yang bisa menjelaskan," tegas Endang.
Hitung-hitungan Fantastis: Rp29,86 Miliar!
Endang membeberkan hitung-hitungan potensi kerugian ekonomi yang membuat warga terkejut.
Jika lahan 8,63 hektare itu adalah lahan produktif, dengan asumsi 5 ton gabah per hektare setiap panen dan harga gabah Rp7 juta per ton, maka dalam sekali panen nilainya mencapai Rp60,41 juta.
Jika panen dua kali setahun, potensinya Rp120,82 juta per tahun. Dihitung selama 28 tahun sejak 1998 hingga 2026, nilai produksi bruto yang secara teoritis bisa dihasilkan mencapai Rp16,91 miliar.
"Itu baru hasil pertaniannya, belum menghitung nilai tanah sebagai aset desa," ungkapnya.
Dengan asumsi harga tanah Rp1,5 miliar per hektare, nilai aset 8,63 hektare mencapai Rp12,945 miliar.
Jika ditotal, nilai aset tanah ditambah estimasi potensi produksi selama 28 tahun, gambaran nilai ekonominya mencapai Rp29,86 miliar.
Bahkan jika dihitung sejak awal 1990-an atau selama 36 tahun, potensi nilai produksi bruto bisa mencapai Rp21,75 miliar. Jika ditambah nilai aset tanah, totalnya mencapai Rp34,69 miliar.
"Ini bukan angka kecil. Nilai aset tanahnya saja hampir Rp13 miliar. Belum lagi potensi hasil pertanian yang bisa mencapai belasan hingga puluhan miliar rupiah. Yang dipertaruhkan bukan sekadar buku administrasi, tetapi kekayaan masyarakat," tegas Endang.
Ia menekankan, angka tersebut merupakan perhitungan potensi ekonomi, bukan kesimpulan mengenai kerugian hukum yang telah terbukti.
"Namun besarnya nilai tersebut menjadi alasan kuat mengapa persoalan ini harus segera ditelusuri secara serius oleh aparat hukum," ujarnya.
Desak Polres Metro Bekasi Usut Tuntas
Endang secara khusus mendesak Polres Metro Bekasi melakukan penyelidikan terhadap riwayat pengelolaan aset tanah desa, termasuk meminta keterangan dari mantan kepala desa yang masih dapat dimintai klarifikasi serta perangkat desa terdahulu yang pernah menangani administrasi pertanahan.
Penyidik perlu menelusuri keberadaan buku Letter C, dokumen inventaris aset, peta bidang, dokumen sertifikasi, riwayat penguasaan tanah, hingga kemungkinan adanya transaksi atau pengalihan aset.
"Polres Metro Bekasi jangan hanya melihat persoalan ini sebagai selisih data. Telusuri siapa yang pernah mengelola, siapa yang menguasai tanah, bagaimana statusnya berubah, dan ke mana dokumen Letter C. Kalau ada transaksi, periksa siapa yang melakukan dan apa dasar hukumnya. Jika ditemukan bukti tindak pidana, proses siapa pun yang bertanggung jawab tanpa pandang bulu," ujarnya.
Selain itu, ia meminta Kepala Desa definitif Acep Sunasep segera melakukan audit dan inventarisasi menyeluruh terhadap seluruh aset desa dengan melibatkan DPMD, Kecamatan Sukakarya, BPN, serta instansi pengawasan terkait. Hasilnya harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.
"Jangan sampai pemerintahan baru hanya menerima jabatan, tetapi tidak berani menyelesaikan persoalan aset yang diwariskan. Tanah desa bukan milik pribadi pejabat. Kalau benar ada aset yang beralih atau dikuasai tanpa dasar hukum, harus ditelusuri dan dipulihkan sesuai mekanisme hukum," katanya.
"Jangan sampai 8,63 hektare tanah desa menjadi misteri yang diwariskan dari satu generasi pemerintahan ke generasi berikutnya. Kami ingin aset desa diselamatkan, dokumennya ditemukan, dan apabila ada pihak yang terbukti melakukan penyimpangan, harus mempertanggungjawabkannya di hadapan hukum," pungkas Endang.(Kelana Peterson)
