ASKARA - Penguatan integritas dan fungsi pengawasan legislatif menjadi kunci mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel. Anggota DPRD dituntut tidak hanya memahami kewenangan, tetapi juga memiliki komitmen kuat untuk mencegah praktik korupsi, terutama dalam pengelolaan anggaran daerah.
Pesan tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Dr. Ferrytass, Dt. Toembidjo, saat menjadi narasumber Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow, Kamis (12/11/2026), di Swiss-Belhotel Manado.
Bimtek yang diselenggarakan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Nusantara Manado itu mengangkat tema optimalisasi penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
Pembahasan mencakup sinkronisasi perencanaan pembangunan, efisiensi anggaran, kemandirian fiskal, serta penguatan peran DPRD dalam pengawasan dan pencegahan korupsi.
Dalam materi bertajuk "Peranan DPRD dalam Pengawasan dan Pemberantasan Korupsi", Ferrytass menjelaskan bahwa DPRD memiliki posisi strategis melalui tiga fungsi utama, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Ketiga fungsi tersebut merupakan instrumen penting untuk memastikan kebijakan publik dan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai peraturan serta benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Menurutnya, upaya pencegahan korupsi tidak boleh hanya dilakukan ketika muncul persoalan atau setelah terjadi penyimpangan. Pencegahan harus dimulai sejak tahap perencanaan, pembahasan regulasi, pengalokasian anggaran, hingga pelaksanaan program pemerintah.
Sejumlah potensi kerawanan yang perlu diwaspadai antara lain konflik kepentingan, manipulasi anggaran, proyek titipan, gratifikasi, hingga penyalahgunaan kewenangan.
Karena itu, pengawasan DPRD harus dijalankan secara objektif, profesional, dan berintegritas. Fungsi pengawasan tidak boleh berubah menjadi sarana memperjuangkan kepentingan pribadi maupun kelompok.
Ferrytass juga menekankan pentingnya membangun hubungan kerja yang proporsional antara DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Prinsip *checks and balances* harus menjadi landasan dalam menjalankan kewenangan masing-masing.
Perbedaan fungsi dan kewenangan antara legislatif dan eksekutif, menurutnya, justru harus menjadi kekuatan untuk menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Kewenangan tanpa integritas berpotensi melahirkan penyalahgunaan kekuasaan," menjadi pesan penting yang ditekankan dalam pemaparannya. Komitmen antikorupsi harus menjadi landasan dalam setiap pengambilan keputusan maupun pelaksanaan tugas kelembagaan.
Kegiatan tersebut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Tony Tumbelaka, Wakil Ketua I Febrianto Tangahu, S.H., dan Wakil Ketua II Sulhan, S.E., S.H., serta para pimpinan dan anggota Komisi I, II, dan III DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow.
Melalui Bimtek ini, diharapkan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD semakin meningkat dalam menjalankan fungsi representasi, legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Terlebih, penyusunan APBD 2027 membutuhkan kecermatan dan komitmen bersama agar setiap alokasi anggaran benar-benar sesuai kebutuhan pembangunan, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pada akhirnya, keberhasilan pengelolaan keuangan daerah bukan sekadar diukur dari besarnya anggaran yang terserap, melainkan dari sejauh mana anggaran tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
