Jumat, 26 April 2024 | 07:46
NEWS

Nadiem Makarim Dapat Nilai Pas-pasan dari P2G, Disebut Kementerian Paradoks

Nadiem Makarim Dapat Nilai Pas-pasan dari P2G, Disebut Kementerian Paradoks
Nadiem Makarim (Dok Kemendikbud.go.id)

ASKARA - Pengurus Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) memberikan nilai rapor rata-rata 75,2 kategori Predikat C atau pas-pasan untuk kinerja Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim selama tahun 2020. 

Penilaian dari P2G tersebut untuk mengukur 15 kebijakan atau program Kemdikbud, khususnya yang berkorelasi dengan dunia persekolahan, guru, dan siswa. 

“Nilai 75,2 secara objektif menunjukkan kinerja yang sebenarnya tidak terlalu bagus dari Mendikbud, berdasar indikator-indikator yang sudah disusun P2G," kata Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim dalam keterangannya, Senin (28/12).

Penilaian itu diambil dari 15 kebijakan Mendikbud tahun 2020. Tanpa bertendensi tertentu, P2G berharap potret nilai itu diharapkan mampu menjadi pemacu kinerja Nadiem agar lebih baik tahun depan 2021.

“Dari 15 kebijakan yang kami nilai, rincian skor penilaiannya yaitu: 9 nilai merah (D dan E), 1 nilai C, 1 nilai B, dan 4 nilai A. Kalau dibagi diambil rata-rata, maka Nilai Mendikbud adalah C atau cukup,” terang Satriwan.  

Penilaian dengan skala 0-100, dengan rincian keterangan:
Nilai 0-59 Sangat Kurang (E)
Nilai 60-74 Kurang (D)
Nilai 75-79 Cukup (C)
Nilai 80-89 Baik (B)
Nilai 90-100 Sangat Baik (A)

Direktur Pendidikan Vox Point, Indra Charismiadji menilai, apa yang dilakukan Mendikbud selama satu tahun ini adalah suatu kemunduran. 

“Bahkan kebijakan Mendikbud ini bertolak-belakang dengan rencana program Presiden untuk menyiapkan SDM unggul," nilai Indra.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat ini dinilainya, menjadi Kementerian Paradoks karena yang ingin mereka capai bertolak belakang dengan yang mereka lakukan.

Ketika Menteri Nadiem Makarim menggunakan jargon Merdeka Belajar yang ternyata merupakan merek dagang pemilik Sekolah Cikal, Najeela Shihab, yang juga Dewan Pembina Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK)-mitra Kemendikbud.

"Kenapa harus pakai jargon yang sama? Berarti kurang kreatif, hanya memakai apa yang sudah dipakai timnya," kata dia.

Selain jargon, Indra juga menyebut Program Organisasi Penggerak (POP) merupakan copy paste Komunitas Organisasi Penggerak (KOP). Program KOP berada di bawah naungan Jaringan Semua Murid Semua Guru yang diinisiasi Najeela.

"Bagaimana mau mendorong kreativitas kalau kementerian sendiri tidak kreatif. Jadi kementerian paradoks," ujar Indra.

Komentar