ASKARA - Tanah Suci menjadi tujuan spiritual yang diperjuangkan melalui tabungan bertahun-tahun. Namun, perjalanan menuju Baitullah dapat berubah menjadi kecemasan ketika biro gagal memenuhi janji. Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut sekitar 70 persen korban penipuan berasal dari kelompok ekonomi rentan. Pernyataan itu memunculkan pertanyaan: siapa melindungi mereka?
Bagi banyak keluarga, biaya haji dan umrah berasal dari pengorbanan panjang, bahkan hasil menjual aset. Kegagalan berangkat bukan sekadar perubahan jadwal, melainkan ancaman terhadap harapan dan dana yang sulit dikumpulkan kembali. Angka 70 persen itu merupakan keterangan Dahnil mengenai komposisi korban, bukan gambaran seluruh jemaah. Dasar penghitungan dan jumlah kasusnya perlu dibuka kepada publik.
Kasus 105 jemaah asal Pasaman Barat memperlihatkan kerentanan tersebut. Rombongan terdiri atas 103 jemaah dan dua mutawif, dijadwalkan berangkat pada 4 November 2026 melalui Kuala Lumpur, tetapi tertahan di Tangerang setelah keberangkatan gagal dan biaya penginapan disebut belum dibayar pihak travel. Kementerian Haji dan Umrah menelusuri dugaan pelanggaran perizinan serta penggunaan akses SISKOPATUH milik penyelenggara lain.
Jemaah berada pada posisi lemah: mereka membayar, tetapi tidak menguasai informasi tentang tiket, visa, hotel, dan aliran dana. Ketika janji tak terpenuhi, mereka menanggung ketidakpastian dan tekanan psikologis. Data Kemenhaj pada 29 September 2026 mencatat sekitar 400 pengaduan pada 2023, 500 pada 2024, dan 189 hingga September 2026. Dari angka terakhir, 74 terkait haji dan 93 umrah. Rincian 22 pengaduan lainnya perlu dijelaskan.
Angka pengaduan itu menunjukkan persoalan berulang. Pemeriksaan izin saat pendaftaran tidak cukup tanpa pemantauan kemampuan keuangan, tiket pulang-pergi, visa, akomodasi, dan kapasitas layanan. Kasus Pasaman Barat juga memunculkan pertanyaan bagaimana penyelenggara yang izinnya tidak aktif masih dapat memproses keberangkatan melalui akses pihak lain. Pemerintah perlu menjelaskan celah ini dan memastikan tak ada korban baru.
Kemenhaj pernah mengumumkan rencana verifikasi ulang sekitar 3.000 travel umrah. Keberhasilannya harus diukur: berapa biro diverifikasi, berapa izin dibekukan, berapa pengaduan diselesaikan, dan berapa dana dikembalikan? Dahnil meminta pengaduan ditangani cepat dengan mengutamakan pengembalian uang atau kepastian berangkat. Jika perjalanan tak mungkin dilakukan secara sah dan aman, refund harus diprioritaskan, sementara dugaan pidana diproses sesuai hukum.
Gagasan e-wallet untuk menampung dana umrah yang masih dikaji pemerintah layak diuji. Pencairan bertahap sesuai pemenuhan layanan berpotensi mengurangi penyalahgunaan, tetapi harus menjamin keamanan dana, pengawasan, dan tanggung jawab ketika penyelenggara gagal. Teknologi tidak menggantikan regulasi dan audit.
Calon jemaah perlu memeriksa legalitas travel, tetapi perlindungan tak boleh dibebankan seluruhnya kepada konsumen. Negara memiliki kewenangan pengawasan yang tidak dimiliki masyarakat. Ketika kepercayaan terhadap penyelenggara ibadah diperdagangkan, yang hilang bukan hanya uang, melainkan rasa aman dan martabat. Pemerintah harus membuktikan keberpihakan melalui pencegahan, penindakan adil, dan pemulihan hak korban. Jemaah membutuhkan kepastian, bukan janji baru.
