ASKARA - Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (Kejati Sulut) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Branch Office Manado menjajaki penguatan kerja sama kelembagaan melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun). Penjajakan tersebut dibahas dalam pertemuan Plt. Kepala Kejati Sulut, Dr. H. Ferrytass, S.H., M.Hum., M.Si., Dt. Toembidjo, dengan Branch Office Head BRI Manado, David Ronald Sihombing, Rabu (11/11/2026).
Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Plt. Kajati Sulut itu membahas rencana penyusunan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU), sekaligus membuka peluang kemitraan yang lebih luas dan berkelanjutan antara kedua institusi.
Dalam pertemuan tersebut, Ferrytass didampingi Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejati Sulut, Dr. Andi Usama Harun, S.H., M.H. Sementara David Ronald Sihombing hadir bersama staf BRI Manado, Trivena dan Tessa.
Pembahasan diarahkan pada penguatan koordinasi serta pengembangan kolaborasi yang memberikan manfaat bagi masing-masing lembaga. Seluruh bentuk kerja sama nantinya tetap dilaksanakan sesuai tugas, fungsi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain rencana kerja sama formal, kedua pihak juga membicarakan kegiatan bersama untuk mempererat hubungan antarsumber daya manusia. Salah satu agenda yang direncanakan adalah jalan santai dan senam bersama yang akan melibatkan jajaran Kejati Sulut dan keluarga besar BRI Manado.
Dalam kesempatan itu, Ferrytass turut membagikan pengalamannya membangun kemitraan ketika bertugas sebagai Asdatun di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Saat itu, komunikasi dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dijaga melalui pertemuan rutin setiap bulan.
Menurutnya, pola komunikasi yang berkesinambungan menjadi salah satu cara untuk membangun hubungan kelembagaan yang efektif. Kemitraan, dengan demikian, tidak hanya diwujudkan melalui penandatanganan kesepakatan, tetapi juga perlu dirawat lewat koordinasi dan interaksi yang terencana.
Penjajakan Kejati Sulut dan BRI Manado ini diharapkan menjadi awal penguatan hubungan kedua institusi. Sinergi yang dibangun diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas masing-masing secara profesional, transparan, dan tetap berada dalam koridor hukum.
