ASKARA - Para pengusaha diwajibkan menerapkan protokol kesehatan yang memadai saat fase tatanan kehidupan baru atau new normal. 

Mulai dari penyediaan masker, cairan disinfektan, hand sanitizer, hingga sarana gedung dan lainnya.

Di perkantoran yang harus lebih ketat dalam penerapannya, semisal memasang dinding pembatas antar meja karyawan. Beragam fasilitas tersebut tentu memerlukan biaya lebih, namun mau tidak mau perlu dilakukan. 

Di sektor perhotelan misalnya, disiapkan sekat-sekat khusus dan lainnya hingga pembatasan kursi 50 persen.

"Ini dilematis, sekarang perusahaan mau jalan nggak? Kan pemerintah sudah kompromi," kata Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Johnny Darmawan, Rabu (10/6).

Dengan berkompromi maka perusahaan tetap bisa berjalan meski harus mengeluarkan biaya lebih besar. Namun, ada cara lain yang juga bisa dimanfaatkan di antaranya dengan melakukan pengaturan cara maupun jam kerja. Dengan demikian, tujuan dalam physical distancing tetap bisa dipenuhi.

"Pelaku usaha yang pas-pasan, misal yang paling gampang pasar yang punya lapak-lapak itu mungkin melakukan shift dengan konsep 50 persen. Bagaimana aturnya, mungkin ada pasar pagi dan pasar siang," kata Johnny.

Bagi pelaku usaha di golongan kecil menengah, tidak bisa dihindari bahwa pemanfaatan fasilitas kesehatan baru cukup menguras kantong. Apalagi mereka umumnya tidak mendapatkan cashflow lancar dalam beberapa bulan terakhir. Namun demikian, Johnny yakin pelaku usaha tetap akan menjalankan protokol sesuai ketentuan yang berlaku.

"Jadi menurut saya kelihatannya perusahaan yang bakal kompromi," ujarnya.

Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Ellen Hidayat juga mengakui para pengelola mal harus mengeluarkan anggaran untuk persiapan normal baru, seperti modifikasi lift hingga tambahan sarana lainnya. Namun, itu bagian dari tanggung jawab.

"Nggak apa sih karena demi kesehatan," singkat Ellen. (industry)