ASKARA - Bantuan Sosial yang diberikan Pemprov DKI Jakarta kepada warga terdampak Covid-19 banyak yang tidak tepat sasaran. 

Sejumlah temuan seperti orang mampu, PNS, TNI hingga anggota DPRD DKI terdaftar sebagai penerima bantuan. 

Menanggapi fakta tersebut, Gubernur Anies Baswedan mengatakan, adanya golongan orang mampu dalam daftar penerima bantuan dari 1,2 juta nama sangatlah wajar.

"Benar kita memberikan 1,2 juta dan itu ada 1,2 juta nama. Tentu saja tidak mungkin sempurna. Tidak mungkin, dari 1,2 juta," ujarnya di Balai Kota, Rabu (22/4).

Menurut Anies, pihaknya akan terus mengoreksi data penerima bansos. Bahkan nama-nama yang terbilang mampu memang tidak bisa ditutupi sebab semua data lengkap berdasarkan identitas kependudukan. 

"Tapi yang penting adalah begitu ada kekeliruan, koreksi, koreksi. Ini bagian dari kita juga meningkatkan kualitas data," jelasnya. 

Hal itu juga dikarenakan pada waktu sebelumnya nama-nama yang saat ini tergolong mampu sudah lebih dulu masuk dalam daftar.

"Kenapa, banyak yang dulu masuk di dalam data sebagai masyarakat miskin, itu di dalam suasana normal di mana perekonomian bergerak dan sebagian berkegiatan. Hari ini banyak dari saudara-saudara kita yang bulan-bulan lalu tidak membutuhkan bantuan sekarang membutuhkan bantuan," papar Anies.

Selain itu, pada saat pendataan di lapangan data yang dihimpun semakin banyak daripada yang sudah ada dalam daftar sebelumnya. 

"Kenapa itu terjadi. Karena banyak yang sekarang tidak memiliki pekerjaan, banyak yang warungnya tutup, banyak yang kegiatan sehari-hari tidak berfungsi," kata Anies. 

Maka dari itu, Pemprov DKI mencoba memastikan data warga miskin yang baru.

"Pra sejahtera baru ini masuk di dalam data yang di-update sehingga pada distribusi berikutnya mereka akan bisa mendapatkan bantuan juga. Jadi kita sangat terbuka, bahkan di seluruh wilayah para lurah membagikan juga kepada para ketua RW semacam formulir untuk ditambahkan apabila ada warga yang namanya belum masuk," jelas Anies.

Adapun, setiap pengurus RW juga bisa mencoret nama warga yang tidak berhak menerima bantuan sosial.

"Apabila ketemu orang yang seharusnya tidak menerima. Dan kami berterima kasih banyak dari masyarakat yang tidak seharusnya menerima ketika menerima dikembalikan. Sekarang malah sudah ada SOP-nya untuk para RW apabila tahu ini keluarga yang mampu maka mereka bisa tidak harus mengantarkan tapi membuat berita acara karena ini keluarga yang mampu," jelasnya. 

Anies menambahkan, pihaknya ingin membantu semua warga miskin dan rentan miskin dengan data yang ditingkatkan dan dikoreksi.

"Daripada dibalik, cek dulu ke lapangan semuanya dikumpulkan lalu yang terjadi adalah masyarakat yang membutuhkan bantuan tak kunjung mendapatkan bantuan karena yang dibutuhkan sesungguhnya bantuan itu sampai sesegera mungkin. Jadi kita tingkatkan itu, apalagi kita tahu ini bukan kejadian yang hitungannya satu dua hari. Ini periodenya mungkin cukup panjang," tandasnya.