ASKARA - Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta Judistira Hermawan menyebut penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) masih kurang ketat.

Pantauannya, masih banyak dunia usaha yang belum mengikuti aturan PSBB dengan baik. Dalam artian sosialisasi PSBB belum efektif.

"Banyak juga dunia usaha yang kelihatannya belum tersosialisasi dengan baik. Masih banyak orang datang bekerja, kita lihat di kereta api, stasiun kemudian di jalan-jalan ini juga semakin banyak mobil dan motor," katanya, Kamis (16/4). 

Jika dibandingkan, hari ini kendaraan mulai kembali ramai mengaspal daripada dua pekan lalu, di mana warga DKI nampak waspada terhadap penyebaran virus corona (Covid-19).

"Hari ini kita lihat di jalan makin macet, makin banyak mobil, makin banyak motor. Nah ini kan ada satu indikasi yang rupanya PSBB belum dapat berjalan dengan maksimal," tutur Judistira.

Hal yang juga dia soroti terkait dengan dampak sosial wabah Covid-19. Dalam hal ini, pemberian bantuan sosial (bansos) harus tepat sasaran yakni kepada warga miskin dan rentan miskin. Bahkan ada warga mampu yang turut mendapatkan bantuan, sementara yang seharusnya berhak justru tidak terdaftar.

"Saya sampaikan bahwa tadi evaluasi begitu kita turun ke lapangan, turun kepada masyarakat, diskusi dengan RT-RW ini banyak bansos yang diturunkan oleh pemprov ini tidak tepat sasaran. Ada orang yang punya mobil dapat," papar Judistira.

"Ya di dapil saya RW 8 Kelurahan Jatinegara, Cakung ada lansia ibu-ibu sangat perlu bantuan tapi tidak terdaftar sehingga tidak mendapat bansos. Sementara ada warga punya mobil malah terdaftar sebagai penerima," bebernya.

Judistira menyayangkan Pemprov DKI tidak mampu membagikan bantuan secara merata. Terlebih, Jakarta merupakan provinsi pertama yang menerapkan PSBB.

"Bayangkan daerah penyangga yang baru akan melakukan PSBB saya pikir dalam hal pemberian bansos ini justru lebih bagus mekanismenya," jelasnya.

Dalam pengambilan data warga kurang sebaiknya Pemprov DKI bercermin dengan Pemerintah Kota Tangerang, di mana pengurus RT-RW di dalamnya juga dilibatkan.

"Karena datanya itu bottom up, jadi mereka minta RT-RW data kemudian nanti diserahkan ke dinsos disetujui bupati atau walkot. Contoh di Tangerang, itu mekanismenya pengambilan data justru melibatkan RT-RW. Nah, kalau di DKI Jakarta ini RT-RW hanya pelaksana pembagi. Kalau pakai data yang sudah ada tapi kan kita pertanyakan data tahun berapa," demikian Judistira.