ASKARA - Seorang dokter yang ingin disamarkan identitasnya mengeluhkan rumah Sakit (RS) tempatnya bekerja yang kelimpungan menangani pasien terkait virus corona (Covid-19). 

Dokter yang bekerja di salah satu RS Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini merasa ada yang ganjil dengan keterbukaan informasi jumlah pasien yang dirawat di sejumlah RS yang dipilih pemerintah sebagai RS rujukan.

Sementara, di RS tempatnya bertugas, yang bukan RS rujukan, menerima pasien dengan jumlah yang lebih banyak. 

"Saya nggak bisa data berapa banyak tapi yang pasti kalau saya bilang ke RSPI Sulianti Saroso per tanggal 7 itu hanya merawat 26-27 pasien, RS Persahabatan merawat 42-45 pasien, RS kami di atas itu, padahal kita bukan rumah sakit rujukan loh, artinya kan ada satu konsep yang salah," ungkapnya kepada Askara, Senin (13/4).

Dikatakan, saat ini pihaknya tengah menanti rampungnya RS Pertamina Jaya, Jakarta Pusat, sebagai lokasi perawatan bagi pasien Covid-19.

"Kita dijanjikan untuk sementara bertahan sampai RS Pertamina yang dikhususkan Covid-19 itu selesai, cuma masalahnya kita diminta sabar, janjinya minggu lalu sudah operasional tapi sampai sekarang belum," kata dia.

Menurutnya, padatnya pasien telah menyebabkan dua tenaga medis di RS tersebut terinfeksi positif corona. Meskipun saat ini sudah ada di-back up dengan tenaga medis lain.

"Yang positif kita umumkan supaya nggak kerja lagi, ya sesuailah sama pedoman dan aturan yang ada," ucapnya. 

Dia berpendapat, seharusnya ada keterbukaan informasi dan tidak ada pembiaran RS swasta bukan rujukan diserbu pasien yang melebihi jumlah pasien di RS rujukan. Pemerintah juga tidak hanya mengumumkan jumlah positif corona, sembuh atau meninggal, namun juga mengumumkan berapa pasien yang ditolak.

"Rumah sakit yang bukan rujukan menangani kasus segitu besar dan nggak pernah diekspos," ujarnya.

Banyaknya RS yang ditunjuk pemerintah sebagai rujukan, menurutnya, seakan menjadi alasan wajar RS bisa menolak pasien. Padahal, RS rujukan memiliki logistik yang memadai. Hal itu dinilainya merupakan keanehan. 

"Seharusnya sistem rujukan itu bukan dibagi berdasarkan kasus ringan saja yang bisa dirawat, dan rumah sakit-rumah sakit yang jadi rujukan harus memberikan memberikan informasi terbuka mengenai kapasitas perawatan mereka seperti apa," tandasnya.