ASKARA - Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi menyayangkan belum ada bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada warga. Padahal, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan telah mengumumkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta mulai berlaku Jumat besok (10/4). 

Pras, sapaannya mengatakan, pemberlakuan PSBB merupakan keputusan paling bijak yang diambil Kementerian Kesehatan untuk Jakarta. Namun, yang paling harus dipikirkan adalah bagaimana penerapannya, termasuk pembagian bantuan kepada masyarakat.

"Karena saat saya turun langsung ke masyarakat kemarin, warga mengaku belum dapat bantuan apapun dari pemerintah. Sedihnya, mereka tahu dari berita DKI telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 3 triliun. Ini uangnya mana?" ungkap Pras, Kamis (9/4).

Berdasarkan pengecekannya di lapangan, Prasetyo bercerita masih ada warga yang kesusahan untuk mendapatkan fasilitas penyemprotan disinfektan.

"Malah ada warga bilang kesusahan untuk penyemprotan disinfektan di RT-nya. Karena tidak ada bantuan akhirnya mereka urunan. Yang seperti ini yang kasihan dan perlu bantuan," tuturnya.

Prasetyo mengaku, tidak ada komunikasi terkait dengan Pemprov DKI Jakarta yang mengalokasikan anggaran belanja tidak terduga (BTT) untuk penanganan corona sekitar Rp 3 triliun.

"Saya enggak tahu. Karena belum ada komunikasi sama sekali. Kalau belum dikomunikasikan bagaimana saya mau menyetujui anggaran-anggaran apa yang mau direalokasi," ujar Pras.

"Intinya anggaran bantuan itu harus cepat diberikan kepada warga yang membutuhkan. Karena banyak sekali ini yang terdampak," sambungnya.

Supaya tepat sasaran, kata dia, pengawasannya harus jalan, terlebih banyak perangkat wilayah yang digaji APBD.

"Berdayakan itu supaya jalan pengawasannya. Ada RT, RW, LMK, PKK, FKDM, Lurah, Camat, sampai walikota turun, supaya jalan ini bantuan, sasarannya tepat," tandasnya.