ASKARA - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Bambang Soesatyo menyebut, yang paling berbahaya bagi demokrasi di Indonesia bukanlah oligarki politik dinasti, melainkan penguasaan partai melalui modal asing. 

Hal itu disampaikannya saat diberi kesempatan berpidato, merespons hasil riset Nagara Institute yang menyebutkan bahwa oligarki adalah penyakit yang akan berdampak secara langsung pada kesehatan demokrasi Indonesia.

Dalam riset Nagara, ditemukan sebesar 17.22 persen hasil pemilihan DPR-RI 2019 terpapar dinasti politik. Atau sebanyak 99 dari 575 anggota legislatif terpilih memiliki hubungan dengan pejabat publik. 

Selain itu dalam segi partai, yang terindikasi politik dinasti tertinggi adalah Nasdem yang meloloskan 20 orang atau 33.90 persen, kedua diikuti Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebesar 31,58 persen. Ketiga, Partai Golkar sebesar 21.18 persen. Keempat Partai Demokrat 18-52 persen. Kelima, Partai Amanat Nasional (PAN) 18.18 persen. Keenam, Partai Gerindra 16.67 persen, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 13,28 persen. 

Mendengar hal itu, pria yang akrab disapa Bamsoet ini menyebut bahwa kondisi yang disampaikan Akbar adalah bentuk konsekuensi dari berjalannya lintas politik, di mana masyarakat  berhak bebas memilih baik yang dipilihnya itu misalnya adalah anak bupati, menantu, istri, keponakan atau pun saudara bersangkutan.

"Begitu juga dengan penunjukkan pencalonan bupati, walikota, gubernur, ataupun anggota DPR atau DPRD, yang salah itu adalah rakyatnya yang memilih, benar nggak ada yang salah, jadi inilah konsekuensinya," ujar Bamsoet, di Hutan Kota by Plataran, di Kawasan GBK, Jakarta Selatan, Senin (17/2).  

Menurut Bamsoet, yang perlu dipikirkan bukanlah hal terkait dengan politik dinasti, melainkan memikirkan apakah sistem politik Indonesia saat ini sudah tepat untuk bangsa. 

"Saya bukan khawatir pada oligarki, tapi penguasaan partai politik oleh para pemberi modal dan asing. Sadarkah kita bahwa setiap munas semua modal dan asing mengintip untuk mendompreng, atau setidaknya itu cawe-cawe mensponsori," ungkapnya.

Mantan Ketua DPR RI ini juga menyebutkan, tidak ada partai politik yang tidak memiliki kaki tangan para pemodal. Dengan ini justru yang dikhawatirkan dari pemoda asing tersebut adalah kekuasaan. 

"Karena apa? Untuk menguasai Indonesia tidak perlu memiliki kekuasaan perang, kapal selam, nuklir tapi cukup kuasai partai-partai politik yang ada di Indonesia," tuturnya.

Bamsoet menekankan, meskipun anaknya juga yang merupakan politisi di kursi DPRD DKI Jakarta, yakni Dimaz Raditya Nazar Soesatyo, hal itu dinilai dia bukanlah sebuah kesalahan, bahkan hal ini adalah manusiawi.

"Jadi jangan salahkan dinastinya, kita yang salah, kalau saya mencalonkan anak saya itu manusiawi, semua berhak, tapi apakah jadi? kalau tidak dipilih oleh rakyat ya tidak jadi, kan begitu," tandasnya.

Sementara, Direktur Eksekutif Nagara Institute Akbar Faizal mengatakan apa yang disampaikan Bamsoet adalah cara pandang, namun yang jadi pertanyaan adalah sosok yang disodorkan oleh partai cenderung masih memiliki hubungan kekerabatan, yang belum terjamin mampu memimpin dan amanah.

"Jadi, mereka dipaksa untuk memilih menurut saya yang harus dilakukan adalah memberi tahu partai politik, bahwa tawaran mereka kepada masyarakat untuk memimpin pemimpin lokal itu jangan sampai yang bermasalah tidak punya kemampuan," kata dia.

Terlebih, dalam catatan Kemendagri terdapat 447 bupati dan walikota serta gubernur yang tersangkut masalah.

"Karena ketidakmampuan mengelola daerah mereka, yang dimulai bagaimana proses mereka terpilih," tandasnya.