ASKARA - Kabar penting bagi perjuangan pemekaran Aceh!
Pembentukan Provinsi Aceh Leuser Antara (ALA) kini dinilai bukan lagi sekadar urusan administratif. ALA disebut sebagai langkah strategis nasional untuk menjaga keamanan, pertahanan, dan kedaulatan NKRI.
Hal itu ditegaskan Ketua Umum Komite Persiapan Pembentukan Provinsi Aceh Leuser Antara (KP3ALA) Aceh Tengah, Zam Zam Mubarak.
Menurut Zam Zam, dasar hukumnya sudah jelas. Yakni Pasal 31 ayat (4) dan Pasal 49 UU Nomor 23 Tahun 2014.
Pasal 31 ayat (4) menyebut, pembentukan dan penyesuaian daerah dapat dilakukan berdasarkan kepentingan strategis nasional.
Sedangkan Pasal 49 mengatur untuk daerah perbatasan, pulau-pulau terluar, dan daerah tertentu dalam rangka menjaga kepentingan dan kedaulatan NKRI.
"Untuk mekanisme itu, daerah harus punya cakupan wilayah dengan batas yang jelas, serta mempertimbangkan parameter pertahanan dan keamanan, potensi ekonomi, dan parameter lain yang dapat memperkuat kedaulatan negara," kata Zam Zam.
Sudah Masuk Draf PP Penataan Daerah
Yang lebih mengejutkan, dalam draf Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penataan Daerah yang sedang disusun, pemekaran Aceh sudah tercantum sebagai kepentingan strategis nasional!
PP Penataan Daerah beserta Grand Design Penataan Daerah direncanakan selesai Desember 2026.
"Ini momentum strategis bagi percepatan ALA. Landasan normatifnya tidak lagi hanya bertumpu pada UU 23/2014, tapi sudah ditegaskan dalam draf PP Penataan Daerah," tegas Zam Zam.
Bahaya Laten Separatisme Masih Ada
Zam Zam juga mengingatkan, potensi bahaya laten separatisme di Aceh masih ada.
Hal itu terlihat dari semakin masifnya isu pengibaran bendera Bulan Bintang yang beriringan dengan isu kemerdekaan Aceh.
Jika dibiarkan, kata dia, hal itu akan menghambat investasi strategis Aceh dan penanganan pascabencana Aceh.
Persoalan identitas Aceh pun dinilai menjadi serius. Karena kelompok separatisme lebih mengangkat sejarah kemerdekaan Aceh era Hasan Tiro 1976, daripada mengangkat sejarah kebesaran Aceh era Kesultanan.
Bahkan, berkibarnya bendera Bulan Bintang yang berdampingan dengan bendera Amerika Serikat dinilai mengonfirmasi adanya pihak-pihak yang menunggangi isu kemerdekaan Aceh.
ALA Punya SDA Besar, Tapi Belum Terkelola
Zam Zam menegaskan, wilayah ALA sejak era pra-sejarah dan era kejayaan Aceh (Kesultanan) punya kontribusi besar terhadap peradaban Indonesia.
Potensi sumber daya alam ALA juga sangat besar, namun belum terkelola optimal.
Pasca bencana Aceh, persoalan rentang kendali menjadi bukti lemahnya penanganan bencana. Terutama di ruas jalan provinsi seperti Lingkar Danau Laut Tawar, Pining - Lukup Serbejadi (Aceh Timur), dan Jalan KKA (Bener Meriah - Aceh Utara).
Padahal, Aceh berada di jalur perdagangan internasional Selat Malaka. Sangat strategis untuk ekonomi dan pertahanan nasional.
Namun, Aceh terhambat menjadi daerah pertumbuhan ekonomi nasional karena masih ada pihak-pihak yang berusaha menjaga ketidakstabilan keamanan dan ekonomi.
Momentum 4 Desember 2026
Tanggal 4 Desember 2026 disebut menjadi momen konsolidasi pemekaran Provinsi Aceh, sekaligus peringatan Milad ke-21 Deklarasi ALA.
Tanggal itu beriringan dengan momen Milad GAM. Karena itu, perlu diimbangi dengan penguatan narasi dan konsolidasi pemekaran Provinsi Aceh.
"Momentum 4 Desember harus dimanfaatkan sebagai penanda bahwa perjuangan ALA adalah perjuangan dalam bingkai NKRI, melalui jalur konstitusional, untuk menjaga keutuhan, kedaulatan, dan perdamaian Aceh," ujar Zam Zam.
Tetap Dalam Kerangka Otonomi Khusus
Zam Zam menegaskan, pemekaran Provinsi Aceh pada prinsipnya tetap dalam kerangka Otonomi Khusus, sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional pascabencana.
Artinya, pemekaran bukan untuk melemahkan Aceh, tapi justru untuk memperkuat Aceh dalam bingkai NKRI dan Otonomi Khusus, agar pembangunan, penanganan bencana, dan pertumbuhan ekonomi bisa berjalan lebih cepat dan lebih merata.
Zam Zam menyimpulkan, pemekaran Provinsi Aceh adalah langkah permanen dan strategis untuk menjaga perdamaian Aceh. Bukan hanya soal administratif, tapi soal keamanan, pertahanan, sekaligus pendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
