ASKARA-Fraksi-fraksi di DPR sudah mulai menggulirkan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait legitimasi jabatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Partai Golkar misalnya. Sebanyak 13 anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar menggulirkan usulan tersebut.
Usulan tersebut ditujukan kepada pimpinan DPR RI melalui penyerahan berkas permohonan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) sebagai langkah untuk mendorong proses politik dan konstitusional terkait kemungkinan pemberhentian Wakil Presiden.
Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, mengungkapkan bahwa dari 13 anggota Fraksi Golkar yang terhimpun dalam gerakan tersebut, sebanyak 11 orang telah membubuhkan tanda tangan secara formal.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini mengatakan ada dua pertimbangan utama yang melatarbelakangi pengajuan hak tersebut, yakni kepastian hukum dan aspirasi masyarakat.
Nah dari aspek hukum, dijelaskannya para pengusul menilai terdapat persoalan terkait legitimasi posisi Wakil Presiden yang perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusional di DPR.
"Mereka juga merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang dinilai memiliki keterkaitan dengan persoalan tersebut," ujar Doli.
Sedangkan dari sisi aspirasi publik, pengajuan HMP disebut sebagai respons terhadap dinamika dan tuntutan masyarakat yang berkembang terkait status serta legitimasi kepemimpinan nasional.
Adapun 13 anggota Fraksi Partai Golkar yang disebut terhimpun dalam pengajuan tersebut yakni Ahmad Doli Kurnia Tandjung (A-272), Ahmad Irawan (A-327), Robert Joppy Kardinal (A-365), Abraham Sridjaja (A-291), Umbu Kabunang (A-343), Hetifah Sjaifudian (A-352), Bambang Patijaya (A-289), Andika Satya (A-311), Erik Armawan (A-353), Karmilasari (A-278), Atalia (A-291), Bias Layar, dan Syamsu Bahri Tiong.
Berkas permohonan tersebut selanjutnya diserahkan kepada pimpinan DPR RI untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tata tertib DPR.
Secara konstitusional, pengajuan HMP tidak serta-merta membuat seorang Wakil Presiden dapat diberhentikan. Pasal 7A dan 7B UUD 1945 mengatur bahwa proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus melalui tahapan di DPR, pemeriksaan dan putusan Mahkamah Konstitusi, hingga keputusan akhir dalam rapat paripurna MPR.
Dengan demikian, usulan yang digulirkan sejumlah anggota Fraksi Golkar tersebut menjadi langkah awal dari proses politik dan hukum yang masih harus melewati sejumlah tahapan konstitusional sebelum dapat berujung pada keputusan pemberhentian Wakil Presiden.(dry)
