ASKARA - Yayasan Merah Pusaka Strategik Indonesia (MPSI) terus memperkuat kapasitas masyarakat adat di Kampung Wanam, Distrik Ilwayab, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, melalui pelatihan dan pendampingan lanjutan bagi kelompok tani. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat, memperkuat kemandirian pangan, serta membuka peluang ekonomi produktif berbasis potensi pertanian lokal.
Pada Jumat (23/10/2026), Tim MPSI melaksanakan pelatihan dan pendampingan lanjutan kepada Kelompok Sami (4) dan Kelompok Wonggele (3) di Kampung Wanam. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat agar mampu mengembangkan kegiatan pertanian secara mandiri dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat peran kelompok tani dalam mendukung kebutuhan pangan dan ekonomi keluarga.
Ketua Tim Riset Yayasan MPSI, Annas Fitrah Akbar, mengatakan bahwa pengembangan pertanian di Wanam membutuhkan pendampingan yang konsisten dan dukungan nyata dari berbagai pihak.
Menurutnya, pelatihan menjadi langkah awal untuk meningkatkan keterampilan masyarakat, tetapi keberhasilannya sangat ditentukan oleh kemampuan petani menerapkan pengetahuan tersebut dalam kegiatan sehari-hari.
“Pertanian di Wanam memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai salah satu penopang ketahanan pangan dan ekonomi keluarga. Namun, masyarakat tidak cukup hanya mendapatkan pelatihan. Mereka membutuhkan pendampingan berkelanjutan agar keterampilan yang diperoleh dapat diterapkan, dikembangkan, dan memberikan manfaat nyata,” ujar Annas.
Ia menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat adat perlu menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pengembangan potensi wilayahnya. Karena itu, program pertanian harus memperhatikan kondisi lokal, kemampuan kelompok tani, ketersediaan sarana produksi, serta kebutuhan masyarakat agar kegiatan yang dikembangkan dapat berjalan secara realistis dan berkelanjutan.
“Keberhasilan pemberdayaan tidak hanya diukur dari terlaksananya kegiatan pelatihan, tetapi juga dari kemampuan kelompok tani mengelola kegiatan secara mandiri, menjaga keberlanjutan usaha, dan meningkatkan manfaat ekonomi bagi keluarga,” tambahnya.
Pendampingan terhadap Kelompok Sami dan Kelompok Wonggele diarahkan untuk memperkuat keterampilan praktis anggota, meningkatkan kemampuan mengelola kegiatan pertanian, serta membangun kerja sama di dalam kelompok. Melalui proses belajar dan praktik secara bertahap, masyarakat diharapkan semakin mampu memanfaatkan potensi pertanian lokal sesuai dengan kondisi wilayahnya.
Anggota Tim Pemberdayaan Masyarakat Yayasan MPSI, Dadan Ramlan, menegaskan bahwa pendampingan langsung di lapangan diperlukan agar pengetahuan yang diperoleh petani tidak berhenti pada pemahaman teori, tetapi dapat diterapkan dalam aktivitas pertanian.
“Petani membutuhkan pendampingan yang dekat dengan kondisi mereka. Melalui praktik lapangan, masyarakat dapat belajar mengembangkan keterampilan, mengenali kebutuhan usaha tani, dan membangun kerja sama dalam kelompok. Proses ini penting agar mereka semakin percaya diri dan mampu menjalankan kegiatan pertanian secara bertahap,” kata Dadan.
Menurutnya, penguatan kelompok tani juga perlu mencakup kemampuan mengatur kegiatan bersama, membagi tanggung jawab, serta menjaga konsistensi aktivitas pertanian. Dengan pengelolaan yang lebih baik, kelompok tani diharapkan dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk saling belajar dan mengembangkan usaha produktif.
Dadan menambahkan bahwa keberlanjutan program membutuhkan tindak lanjut setelah pelatihan selesai, termasuk pemantauan perkembangan kelompok, evaluasi kendala di lapangan, dan pendampingan sesuai kebutuhan masyarakat.
MPSI memandang bahwa pengembangan pertanian di Kampung Wanam tidak dapat hanya mengandalkan inisiatif masyarakat dan pendampingan lembaga. Diperlukan sinergi antara masyarakat, pemerintah kampung, pemerintah daerah, serta instansi terkait agar peningkatan keterampilan petani dapat diikuti dengan dukungan yang memadai.
Dukungan tersebut dapat berupa pembinaan teknis, penyediaan sarana dan peralatan pertanian sesuai kebutuhan, penguatan kelembagaan kelompok tani, akses terhadap pengetahuan dan teknologi budidaya, serta pembukaan jalur pemasaran bagi hasil produksi masyarakat.
Annas menilai, dukungan pemerintah perlu diarahkan berdasarkan kebutuhan nyata kelompok tani agar program pemberdayaan tidak berhenti pada kegiatan pelatihan.
“Pendampingan harus berjalan seiring dengan dukungan yang memungkinkan masyarakat mengembangkan hasil belajarnya. Pemerintah dan para pemangku kepentingan perlu melihat kebutuhan petani secara konkret, mulai dari sarana produksi hingga akses pasar. Dengan begitu, keterampilan yang dibangun dapat berkembang menjadi kegiatan pertanian yang produktif,” ujarnya.
Menurutnya, koordinasi antarpihak menjadi penting untuk memastikan program pemberdayaan sesuai dengan karakteristik wilayah dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat adat.
"Dukungan yang berkelanjutan juga diperlukan agar kelompok tani memiliki kesempatan untuk mengembangkan kegiatan pertanian tanpa bergantung sepenuhnya pada pendampingan dari luar", jelasnya.
Penguatan kapasitas masyarakat lokal menjadi semakin penting di tengah berkembangnya aktivitas pembangunan di kawasan Wanam.
"Masyarakat adat perlu memperoleh kesempatan dan dukungan yang memadai untuk meningkatkan keterampilan, berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, serta mengembangkan potensi wilayahnya sendiri", tutur Annas.
Melalui pendampingan terhadap Kelompok Sami dan Kelompok Wonggele, Dadan jelaskan bahwa MPSI mendorong pengembangan pertanian sebagai salah satu upaya memperkuat ketahanan pangan keluarga sekaligus membuka peluang peningkatan pendapatan masyarakat.
"Upaya ini membutuhkan proses bertahap yang mempertimbangkan kemampuan petani, ketersediaan sumber daya, dan kondisi lapangan", katanya.
Dadan mengatakan bahwa tujuan utama pendampingan adalah membantu masyarakat membangun kemampuan agar kegiatan pertanian dapat terus berjalan dan berkembang setelah program pelatihan dilaksanakan.
“Harapannya, kelompok tani di Wanam semakin mampu mengelola kegiatan pertanian secara mandiri dan berkelanjutan. Masyarakat perlu mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan keterampilannya sesuai dengan potensi lokal, sehingga pertanian dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan sekaligus membuka peluang ekonomi bagi keluarga,” ungkapnya.
Bagi MPSI, pemberdayaan masyarakat adat merupakan proses jangka panjang yang memerlukan kesinambungan antara pelatihan, praktik lapangan, evaluasi, dan penguatan kelembagaan. Karena itu, pendampingan terhadap kelompok tani akan terus diarahkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola potensi pertanian secara mandiri.
Jelas Dadan, MPSI berharap penguatan kapasitas Kelompok Sami dan Kelompok Wonggele dapat menjadi fondasi bagi berkembangnya kegiatan pertanian produktif di Kampung Wanam.
"Dengan keterampilan yang semakin baik, pengelolaan kelompok yang lebih kuat, serta dukungan pemerintah dan para pemangku kepentingan, masyarakat diharapkan memiliki peluang lebih besar untuk memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga", pungkasnya.
