ASKARA - Ketahanan pangan tidak cukup dibangun dengan program dan angka produksi. Di Merauke, ketahanan pangan juga menyentuh persoalan tanah, masyarakat adat, lapangan pekerjaan, dan masa depan generasi muda.

Gagasan itu mengemuka dalam seminar sehari memperingati Hari Tani Nasional yang digelar DPC Barisan Merah Putih (BMP) Kabupaten Merauke di Hotel Megaria, Selasa, 29 September 2026.

Seminar mengangkat tema “Peran Pemuda Mengawal Pemberdayaan Masyarakat Adat dalam Program Ketahanan Pangan di Kabupaten Merauke”. Kegiatan tersebut mempertemukan unsur masyarakat adat, organisasi kepemudaan, mahasiswa, DPC KNPI, GMKI, Pemuda Katolik, serta anggota BMP Merauke.

Ketua DPC BMP Kabupaten Merauke, Antonius Viktor Kaisiepo, SH, MKn, mengatakan pemuda tidak seharusnya hanya menjadi penonton dalam berbagai program pembangunan, termasuk ketahanan pangan.

Menurutnya, pemuda memiliki ruang untuk mengambil peran sebagai pengawal, pengawas sekaligus mitra masyarakat adat dan pemerintah.

“Sejatinya pemuda mampu mengambil peran sebagai pengawal, pengawas sekaligus mitra masyarakat adat dan pemerintah,” ujar Viktor saat membuka seminar.

Diskusi kemudian berkembang pada satu pertanyaan besar: bagaimana organisasi kepemudaan dapat memastikan program ketahanan pangan tidak hanya berhenti pada pelaksanaan proyek, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat adat?

Pertanyaan itu menjadi semakin relevan karena masyarakat adat merupakan bagian penting dari kehidupan sosial dan ekonomi di Merauke. Di sisi lain, program ketahanan pangan membutuhkan keterlibatan generasi muda agar memiliki keberlanjutan.

DPC KNPI Merauke, David Kainakaimu, menilai pemuda harus siap melihat peluang sekaligus terlibat langsung dalam proses pemberdayaan.

“Pemuda harus siap mengambil peran dan peluang bersama BMP melakukan edukasi dan membangun kerjasama terkait program ketahanan pangan,” kata David.

Dari Lahan Menjadi Lapangan Pekerjaan

Seminar tersebut tidak hanya menghadirkan gagasan dari organisasi pemuda. Cerita dari lapangan juga menjadi bagian penting dalam diskusi.

Fransiskus Ndiken, petani Orang Asli Papua (OAP) dari Kampung Kumbe, Distrik Malind, menceritakan pengalamannya mengelola lahan pertanian.

Saat ini, Fransiskus menyebut memiliki sekitar 600 hektare lahan sawah yang dikelola bersama sejumlah pemuda.

Menariknya, sebagian anak muda yang terlibat tidak datang dengan latar belakang keahlian formal mengoperasikan alat pertanian. Mereka belajar secara otodidak dan kemudian ikut mengambil bagian dalam proses pengolahan lahan.

Cerita serupa datang dari Robertus Samkakai, petani OAP dari Kampung Urumb, Distrik Semangga.

Ketika lahannya bersedia dikelola untuk mendukung program ketahanan pangan, Robertus melihatnya bukan semata-mata sebagai pemanfaatan lahan.

Ia melihat ada peluang baru untuk menciptakan pekerjaan dan meningkatkan manfaat ekonomi bagi dirinya maupun masyarakat adat di kampungnya.

Keputusan tersebut, menurut Robertus, mulai memberikan perubahan.

Ia merasakan adanya perubahan ekonomi yang cukup signifikan setelah lahannya dikelola. Dalam prosesnya, sejumlah anak muda juga dilibatkan dan mendapatkan pelatihan di Balai Latihan Kerja agar mampu mengoperasikan alat berat, termasuk jonder, untuk membantu pengolahan sawah.

Dua cerita tersebut memperlihatkan bahwa program ketahanan pangan memiliki wajah yang lebih luas daripada sekadar produksi beras atau luas lahan.

Di dalamnya ada masyarakat adat yang berusaha mengoptimalkan lahan, ada pemuda yang belajar mengoperasikan alat, ada lapangan pekerjaan yang terbuka, dan ada keluarga yang berharap kehidupan ekonominya menjadi lebih baik.

Tidak Selalu Berjalan Mudah

Namun seminar juga tidak menutup mata terhadap kenyataan bahwa keberhasilan tidak datang begitu saja.

Di balik cerita keberhasilan para petani, terdapat perjuangan, tantangan dan proses panjang yang harus dilewati.

Ada lahan yang harus diolah. Ada keterampilan yang harus dipelajari. Ada alat yang harus dikuasai. Ada risiko yang harus dihadapi. Dan ada keluarga yang menggantungkan harapan pada hasil pertanian.

Karena itu, ketahanan pangan tidak semestinya hanya dilihat dari hasil akhirnya.

Perjalanan masyarakat adat dan pemuda dalam mengelola lahan juga menjadi bagian dari proses membangun kemandirian ekonomi di tingkat kampung.

Diskusi yang dimoderatori Wilhelmina Welliken itu pun berkembang dinamis. Peserta menyampaikan pertanyaan dan pengalaman mengenai bagaimana organisasi pemuda dapat mengambil peran dalam mengawal program ketahanan pangan.

Sejumlah peserta bahkan terdorong menyampaikan pengalaman mereka sebagai bagian dari masyarakat yang mencoba menjadi mitra pemerintah dalam mendukung program ketahanan pangan.

Dari forum tersebut muncul satu benang merah: pemuda tidak cukup hanya berbicara mengenai masa depan. Mereka perlu diberi ruang untuk ikut mengerjakan masa depan itu bersama masyarakat.

Bagi Merauke, tanah bukan hanya hamparan lahan. Di atasnya ada kehidupan masyarakat adat, harapan keluarga, peluang pekerjaan dan masa depan generasi muda.

Karena itu, ketika pemuda hadir sebagai pengawal, masyarakat adat sebagai pelaku, dan pemerintah sebagai mitra, ketahanan pangan diharapkan tidak berhenti sebagai program.

Ia harus tumbuh menjadi jalan menuju kemandirian, kesempatan kerja, dan perubahan nyata bagi kehidupan masyarakat di kampung-kampung Merauke.