ASKARA - Pengamat Politik Propetik, Samuel F. Silaen, mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar cermat dalam mengambil keputusan strategis, terutama terkait penataan kepemimpinan dan pemilihan figur yang berada di lingkaran inti kekuasaan.
Menurut Silaen, menentukan sosok pendamping bukan sekadar persoalan pembagian peran politik atau keseimbangan kekuasaan. Keputusan tersebut turut menentukan soliditas kepemimpinan, konsistensi kebijakan, dan stabilitas pemerintahan dalam menghadapi dinamika politik nasional.
Ia menilai, kesalahan dalam memilih figur strategis berpotensi menimbulkan persoalan serius bagi pemerintahan apabila tidak diantisipasi sejak awal.
“Dalam pandangan mata batin saya, jika Prabowo Subianto salah memilih calon wakil presidennya, tidak menutup kemungkinan dirinya akan digoyang hingga berpotensi lengser dari kursi kekuasaan. Karena itu, keputusan tersebut harus didasarkan pada hikmat, kecermatan, dan pertimbangan yang benar-benar matang,” ujar Silaen kepada awak media, Minggu (15/11/2026).
Silaen mengatakan, pengalaman politik Indonesia pada masa sebelumnya perlu menjadi bahan evaluasi. Berbagai dinamika pergantian kepemimpinan maupun tekanan politik terhadap pemerintahan, menurut dia, menunjukkan pentingnya menjaga soliditas internal.
Ia mengingatkan, ancaman terhadap stabilitas pemerintahan tidak selalu datang dari kelompok oposisi. Persoalan juga bisa muncul dari dalam lingkaran kekuasaan akibat perbedaan kepentingan, persaingan pengaruh, loyalitas yang tidak konsisten, hingga perbedaan arah kebijakan.
Komunikasi Presiden dan Konsistensi Kebijakan
Selain persoalan komposisi kepemimpinan, Silaen menyoroti komunikasi politik Presiden Prabowo yang kerap menjadi perhatian publik.
Menurutnya, setiap pernyataan presiden memiliki konsekuensi luas karena tidak hanya dipandang sebagai pendapat pribadi, tetapi juga membawa pesan kenegaraan. Pernyataan kepala negara dapat membentuk ekspektasi masyarakat sekaligus menjadi rujukan bagi jajaran pemerintahan.
Dalam konteks itu, Silaen menggunakan istilah “omon-omon Presiden” untuk mengkritisi potensi kesenjangan antara pernyataan politik dan realisasi kebijakan pemerintah.
Ia berpandangan, komunikasi publik presiden harus memiliki arah dan tujuan yang jelas serta diikuti langkah konkret.
“Presiden harus menyadari bahwa setiap pernyataan memiliki konsekuensi. Jangan sampai komunikasi politik justru menciptakan ekspektasi yang tidak terpenuhi dan akhirnya menjadi sumber kekecewaan maupun tekanan politik,” ujarnya.
Silaen menegaskan, kesesuaian antara pernyataan, keputusan, dan pelaksanaan kebijakan merupakan fondasi penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Karena itu, pesan yang disampaikan Presiden perlu sejalan dengan tindakan nyata seluruh jajaran pemerintahan.
Silent Operation: Pembenahan Tanpa Kegaduhan
Silaen juga menyarankan Prabowo menjalankan pembenahan pemerintahan secara terukur, sistematis, dan tidak selalu menimbulkan kegaduhan di ruang publik.
Ia menyebut pendekatan tersebut sebagai silent operation, yakni langkah strategis yang dilakukan secara senyap dan terencana, tetapi tetap tegas dalam menangani persoalan yang berpotensi merugikan negara.
Menurutnya, setiap dugaan tindakan yang merugikan negara harus ditangani berdasarkan fakta, bukti, dan ketentuan hukum. Kedekatan personal, hubungan politik, maupun kepentingan kelompok tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan persoalan yang menyangkut kepentingan publik.
Silaen mengingatkan, ketidakkonsistenan dalam mengambil tindakan dapat memunculkan dualisme kebijakan. Pemerintah, kata dia, tidak cukup hanya menyampaikan komitmen melindungi kepentingan negara, tetapi juga harus menunjukkan keseriusan menindak pihak-pihak yang terbukti melanggar hukum.
“Jangan sampai orang-orang yang menjadi musuh negara justru dibiarkan karena dianggap sebagai kawan. Ini bisa menjadi musuh dalam selimut yang setiap saat berpotensi menggunting bahkan menumbangkan kekuasaan dari dalam,” tegasnya.
Meski demikian, ia menekankan bahwa ketegasan pemerintah harus tetap berada dalam koridor hukum. Penegakan hukum wajib dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan tidak tebang pilih.
Dengan demikian, pembenahan pemerintahan bukan berarti melakukan tindakan sewenang-wenang, melainkan memastikan setiap langkah negara memiliki dasar hukum dan berpihak pada kepentingan nasional.
Peringatan Dini bagi Pemerintahan Prabowo
Silaen memandang berbagai dinamika tersebut sebagai early warning signs atau tanda peringatan dini bagi pemerintahan Prabowo.
Menurutnya, seorang kepala negara harus mampu membaca perkembangan politik, mengidentifikasi potensi persoalan, serta memastikan seluruh unsur pemerintahan bekerja berdasarkan kepentingan nasional.
Ia menilai, keseimbangan antara loyalitas politik, integritas pejabat, profesionalisme birokrasi, dan konsistensi kebijakan menjadi faktor penting untuk menjaga soliditas pemerintahan.
“Karena Prabowo sudah memulai perjalanan pemerintahannya, maka harus ekstra hati-hati dalam menjalankan roda kekuasaan selama tiga tahun ke depan. Jangan sampai kesalahan membaca situasi, salah memilih orang, atau membiarkan dualisme kebijakan justru menjadi pintu masuk bagi instabilitas pemerintahan,” ungkapnya.
Lebih jauh, Silaen mengatakan keberlangsungan pemerintahan tidak cukup hanya ditopang dukungan politik dan kekuatan koalisi. Pemerintah juga membutuhkan kecermatan dalam mengambil keputusan, keberanian melakukan pembenahan, serta konsistensi menjalankan agenda pemerintahan.
Baginya, loyalitas kepada negara harus menjadi prinsip utama bagi setiap orang yang berada dalam lingkaran kekuasaan. Pejabat publik dituntut memiliki integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab dalam menjalankan amanah.
Peringatan yang disampaikan Silaen tersebut menempatkan soliditas internal, ketepatan memilih figur kepemimpinan, dan konsistensi kebijakan sebagai sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian Presiden Prabowo.
Sebab, tantangan pemerintahan bukan hanya datang dari luar kekuasaan. Kemampuan pemimpin menjaga keselarasan jajaran, memastikan integritas, serta menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi dan kelompok juga menjadi penentu stabilitas pemerintahan.
