ASKARA - Rentetan kecelakaan transportasi kembali menjadi sorotan. Analis Kebijakan Transportasi Azas Tigor Nainggolan menilai keselamatan pelayaran di Indonesia masih jauh dari kata aman. Ia bahkan menyebut kecelakaan kapal terbakar, bocor hingga tenggelam seolah telah menjadi kejadian yang berulang tanpa solusi mendasar.

Menurut Tigor, hingga September 2026 sedikitnya telah terjadi delapan kecelakaan kapal di Indonesia. Terbaru, KM Legenda Nusantara 99 yang melayani rute Jakarta-Morowali, Sulawesi Tengah, mengalami kebakaran pada 1 September 2026. Kapal tersebut disebut mengangkut bahan kimia yang turut memicu kebakaran.

Tigor menilai persoalan keselamatan pelayaran tidak semata-mata disebabkan faktor teknis, tetapi juga lemahnya pengawasan. Dua persoalan utama yang perlu dibenahi adalah perawatan dan kelaikan kapal serta pengawasan operasional, termasuk ketepatan manifes penumpang dan pengawasan terhadap muatan berbahaya.

“Pemerintah seakan tidak memiliki kemampuan untuk menghentikan kecelakaan kapal. Kecelakaan terus berulang tanpa ada efek jera dan pembenahan sistem yang signifikan,” kata Tigor dalam keterangannya, Kamis (3/9/2026).

Ia menilai tanggung jawab utama berada pada Kementerian Perhubungan, khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Karena itu, Tigor mendesak Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas, termasuk mengevaluasi kepemimpinan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dan Dirjen Perhubungan Laut.

Kritik Tigor tidak hanya diarahkan pada sektor pelayaran. Menurut dia, persoalan keselamatan juga terjadi di transportasi darat, salah satunya terkait masih maraknya truk Over Dimension Over Loading (ODOL). Kendaraan dengan dimensi dan muatan berlebih dinilai menjadi salah satu faktor yang meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas.

Ia mencontohkan kecelakaan di wilayah Sibolangit, Sumatera Utara, pada 17 Juli 2026. Dalam peristiwa tersebut, sebuah truk pengangkut air mineral disebut menabrak tujuh kendaraan di depannya dan mengakibatkan satu orang meninggal dunia.

“Masih adanya truk ODOL menunjukkan pengawasan dan penindakan belum berjalan konsisten. Pemerintah harus memastikan aturan keselamatan berlaku bagi semua, termasuk perusahaan besar,” ujarnya.

Tigor meminta pemerintah tidak menunggu korban berikutnya untuk melakukan pembenahan. Menurutnya, Indonesia sebagai negara kepulauan sangat bergantung pada transportasi laut sehingga keselamatan pelayaran merupakan bagian dari perlindungan hak hidup masyarakat.

Ia mendesak pemerintah segera memperbaiki sistem pengawasan kelaikan dan perawatan kapal, memperketat pengawasan operasional, memastikan akurasi manifes penumpang serta mengendalikan pengangkutan muatan berbahaya.

“Keselamatan transportasi tidak boleh menjadi sekadar slogan. Indonesia membutuhkan sistem transportasi nasional yang aman, nyaman dan dapat diakses seluruh rakyat. Untuk itu diperlukan kepemimpinan Kementerian Perhubungan yang kredibel, memiliki kapasitas dan benar-benar bekerja untuk keselamatan,” tegas Tigor.