ASKARA - Tujuh kapal tongkang dan sembilan tug boat menjadi bagian terbesar dari aset yang kini berada dalam pengamanan Kejaksaan Agung. Nilai keduanya mencapai sekitar Rp300 miliar. Bersama alat berat, armada pengangkut, kendaraan operasional, tanah dan bangunan, keseluruhan aset yang disita dalam perkara dugaan korupsi tata kelola izin usaha pertambangan PT Quality Sukses Sejahtera atau PT QSS di Kalimantan Barat ditaksir mencapai Rp338.358.700.000.

Penyitaan dilakukan tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus bersama Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung di sejumlah lokasi di Kalimantan Barat pada 25 hingga 29 Agustus 2026. Aset tersebut dikaitkan dengan Sudianto alias Aseng, beneficial owner atau pemilik manfaat PT QSS yang menjadi salah satu tersangka dalam perkara tersebut.

Angka Rp338,3 miliar dalam perkara ini bukan angka kerugian negara yang telah diputus pengadilan. Nilai tersebut merupakan estimasi keseluruhan barang bukti yang disita dalam rangka penyidikan. Pembedaan itu penting karena hubungan antara setiap aset dengan tindak pidana yang disangkakan masih harus dibuktikan melalui proses hukum.

Dari total nilai tersebut, aset bergerak mendominasi dengan estimasi Rp336,92 miliar. Tujuh kapal tongkang ditaksir bernilai Rp210 miliar, sedangkan sembilan tug boat mencapai sekitar Rp90 miliar. Di darat, penyidik menyita 16 alat berat operasional yang terdiri atas excavator, grader, loader, dan vibro dengan nilai sekitar Rp32 miliar.

Ada pula armada yang berkaitan dengan jalur logistik pertambangan. Puluhan dump truck dan kendaraan operasional turut diamankan sebagai bagian dari penyitaan. Sementara aset tidak bergerak berupa tanah dan bangunan di Kabupaten Kubu Raya serta Kota Pontianak ditaksir sekitar Rp1,438 miliar.

Susunan aset tersebut membuat perkara PT QSS terlihat tidak hanya sebagai persoalan dokumen perizinan. Di balik kegiatan pertambangan terdapat mata rantai usaha yang panjang: alat produksi bekerja di area tambang, material diangkut melalui jalur darat, kemudian hasil tambang dapat bergerak menuju kawasan perairan dan pelabuhan sebelum masuk ke rantai perdagangan.

Karena itu, kapal tongkang dan tug boat dalam perkara ini memiliki arti lebih dari sekadar barang bernilai tinggi. Keduanya memperlihatkan adanya infrastruktur transportasi laut yang menopang kegiatan usaha. Begitu pula dengan alat berat dan dump truck. Keberadaannya menggambarkan kebutuhan operasional sebuah kegiatan pertambangan dalam skala besar.

Namun, justru di situlah pertanyaan hukum perkara ini bermula.

Menurut konstruksi penyidikan Kejaksaan Agung, persoalan PT QSS berkaitan dengan tata kelola izin usaha pertambangan bauksit pada periode 2017 hingga 2025. Penyidik menduga aktivitas pertambangan tidak dilakukan sebagaimana wilayah yang tercantum dalam izin usaha pertambangan perusahaan.

PT QSS diketahui memiliki izin yang menjadi dasar kegiatan pertambangan. Dalam perkara yang disampaikan Kejaksaan Agung, perusahaan tersebut kemudian diduga melakukan aktivitas penambangan bauksit di luar wilayah IUP. Hasil tambang dari luar wilayah tersebut diduga dijual dan diekspor dengan menggunakan dokumen resmi yang dimiliki PT QSS, termasuk IUP Operasi Produksi, RKAB, dan dokumen rekomendasi persetujuan ekspor.

Jika dugaan tersebut terbukti, persoalannya tidak berhenti pada lokasi penambangan. Ada rangkaian yang harus dijelaskan, mulai dari bagaimana material diperoleh, siapa yang mengatur kegiatan produksi, bagaimana material diangkut, bagaimana dokumen digunakan, hingga bagaimana komoditas tersebut masuk ke jalur perdagangan.

Di sinilah penyidikan terhadap dokumen menjadi sama pentingnya dengan penyitaan aset.

Sebuah kegiatan pertambangan tidak dapat berdiri hanya dengan excavator dan dump truck. Ada izin, perencanaan produksi, dokumen pengangkutan, administrasi perdagangan, dan dalam kasus ekspor terdapat rangkaian persyaratan yang harus dipenuhi. Ketika penyidik menduga terdapat ketidaksesuaian antara lokasi penambangan dan dokumen perizinan, seluruh mata rantai tersebut perlu diuji.

Kejaksaan Agung juga mengungkap dugaan pemberian uang dalam proses pengurusan dokumen. Salah satu tersangka, IA, disebut berkomunikasi dan memberikan sejumlah uang kepada HSFD, yang saat itu merupakan analis pertambangan pada Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM.

Dugaan tersebut menambah lapisan perkara. Jika pada satu sisi penyidik menelusuri aktivitas perusahaan dan penggunaan dokumen, pada sisi lain terdapat dugaan hubungan dengan pihak yang berada di lingkungan pemerintahan. Keduanya kemudian menjadi bagian dari penyidikan yang harus dibuktikan secara terpisah sesuai peran masing-masing tersangka.

Kejaksaan Agung telah menetapkan lima tersangka dalam perkara tersebut. Mereka adalah Sudianto alias Aseng selaku beneficial owner PT QSS, YA selaku Komisaris PT QSS, IA selaku konsultan perizinan PT QSS sekaligus Direktur PT BMU, HSFD selaku analis pertambangan pada Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM, dan AP selaku Direktur PT QSS.

Penetapan lima tersangka menunjukkan bahwa perkara ini tidak hanya menyangkut satu posisi dalam struktur perusahaan. Ada pemilik manfaat, pengurus perusahaan, konsultan perizinan, hingga pihak dari lingkungan pemerintahan yang menurut penyidik memiliki peran dalam rangkaian perkara.

Sudianto sendiri disebut berkaitan dengan proses akuisisi PT QSS. Perusahaan tersebut sebelumnya memiliki IUP Eksplorasi berdasarkan keputusan Gubernur Kalimantan Barat pada 2016. Dalam perkembangan perkara, penyidik kemudian menelusuri proses perizinan dan kegiatan usaha yang berlangsung setelah akuisisi tersebut.

Penyitaan aset terbaru merupakan kelanjutan dari langkah Kejaksaan Agung sebelumnya. Pada Juni 2026, penyidik juga telah mengamankan sejumlah aset yang dikaitkan dengan Sudianto, termasuk kendaraan mewah, alat berat, dump truck dan aset lainnya. Lamborghini Huracan tahun 2022 juga masuk dalam rangkaian barang yang disita.

Dengan penyitaan terbaru, cakupan aset yang diamankan semakin luas. Jika sebelumnya perhatian publik tertuju pada mobil mewah dan barang bernilai tinggi, kini daftar tersebut mencakup sarana yang langsung berhubungan dengan kegiatan pertambangan dan transportasi hasil tambang.

Perubahan itu penting karena penyidik tidak hanya melihat kekayaan sebagai benda yang berdiri sendiri. Aset dapat menjadi bagian dari upaya memetakan hubungan antara kegiatan usaha, kepemilikan, pengelolaan perusahaan, dan pihak-pihak yang sedang diperiksa dalam perkara.

Meski demikian, penyitaan tidak otomatis menjadikan seluruh aset tersebut sebagai hasil tindak pidana. Setiap barang yang disita tetap harus diuji keterkaitannya dengan perkara. Demikian pula dugaan peran setiap tersangka harus dibuktikan melalui alat bukti dan proses peradilan.

Kejaksaan Agung menyatakan barang-barang yang telah disita dilakukan penyegelan, penitipan, dan validasi bersama Badan Pemulihan Aset. Langkah itu dilakukan untuk menjaga keutuhan dan nilai ekonomis barang selama proses hukum berlangsung.

Bagi perkara pertambangan, persoalan nilai aset memang hanya satu bagian dari cerita. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana aset tersebut berhubungan dengan aktivitas usaha yang sedang diperiksa. Kapal bernilai ratusan miliar, alat berat, dump truck dan tanah tidak dengan sendirinya menjelaskan tindak pidana. Namun, seluruhnya dapat membantu penyidik menyusun gambaran mengenai kegiatan ekonomi yang berada di balik perkara.

Di titik ini, perkara PT QSS memperlihatkan betapa panjangnya jalur yang harus ditelusuri ketika dugaan penyimpangan izin pertambangan berkembang menjadi perkara korupsi. Sebuah dokumen perizinan dapat berhubungan dengan kegiatan produksi. Kegiatan produksi membutuhkan alat berat. Material membutuhkan armada pengangkut. Pengangkutan terhubung dengan pelabuhan dan kapal. Setelah itu, komoditas masuk ke dalam perdagangan dan, menurut konstruksi penyidik, dapat berujung pada kegiatan ekspor.

Setiap mata rantai tersebut memiliki dokumen, pelaku, nilai ekonomi dan konsekuensi hukum masing-masing.

Karena itu, pertanyaan terbesar dalam perkara ini bukan semata-mata berapa nilai aset yang telah disita. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah aset-aset tersebut memiliki hubungan dengan aktivitas yang sedang dipersoalkan penyidik, bagaimana hubungan itu terbentuk, dan siapa yang memiliki kendali atas setiap mata rantai kegiatan.

Pertanyaan lainnya menyangkut tata kelola sumber daya alam. Bauksit bukan sekadar komoditas yang diperjualbelikan. Pertambangan menyangkut wilayah izin, penerimaan negara, pengelolaan sumber daya mineral, kepastian usaha, serta dampak terhadap wilayah dan masyarakat sekitar.

Jika aktivitas pertambangan benar dilakukan di luar wilayah izin sebagaimana diduga penyidik, maka persoalannya tidak hanya berkaitan dengan perusahaan. Ada pertanyaan tentang bagaimana pengawasan berjalan, bagaimana dokumen dapat digunakan, dan bagaimana material dari suatu wilayah dapat masuk ke rantai perdagangan.

Namun seluruh pertanyaan tersebut masih berada dalam ruang penyidikan. Belum semuanya memperoleh jawaban final.

Karena itu, angka Rp338,3 miliar sebaiknya tidak dibaca sebagai kesimpulan, melainkan sebagai pintu masuk. Di balik tujuh tongkang, sembilan tug boat, alat berat, dump truck, kendaraan dan tanah yang disita terdapat rangkaian aktivitas ekonomi yang kini sedang dibedah oleh penyidik.

Pada akhirnya, nilai terbesar dari penyitaan itu bukan hanya terletak pada jumlah rupiahnya. Nilai pentingnya berada pada kemampuan barang-barang tersebut membantu menjelaskan hubungan antara izin, kegiatan pertambangan, pengangkutan, perdagangan, birokrasi dan kepemilikan.

Kapal-kapal yang kini diamankan, alat berat yang disegel, serta dokumen-dokumen yang sedang ditelusuri belum memberikan jawaban terakhir. Jawaban itu masih harus dicari melalui penyidikan dan diuji di pengadilan.

Di sanalah jejak Rp338,3 miliar akan memperoleh maknanya: bukan sebagai vonis atas seluruh aset yang disita, melainkan sebagai bagian dari upaya mengurai bagaimana sebuah bisnis pertambangan berjalan, siapa yang berada di belakangnya, dan apakah seluruh rangkaian tersebut berlangsung sesuai hukum.