ASKARA-Pimpinan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana tepat waktu yakni pada 15 Desember 2026. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) tidak lantas percaya begitu saja. Pimpinan DPR RI didesak mengundurkan diri jika Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset tidak kunjung disahkan seperti yang dijanjikan.

Menurut Koordinator AMPB Supriyono alias Botok pengunduran diri yang mereka minta itu sebagai hal yang logis sebagai bentuk pertanggungjawaban pimpinan DPR karena gagal mengesahkan RUU Perampasan Aset.

“Misalnya sampai tanggal tersebut tidak terealisasi, mundur lagi dengan alasan A, B, C, D, E, F, G, kita minta konsekuensi tanggung jawab mereka semua," kata Botok saat bertemu pimpinan DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026).

Saat audiensi dengan wakil pimpinan DPR yang menerima perwakilan AMPB dan aliansi masyarakat lainnya, Botok menyampaikan desakan itu kepada Dasco, Saan dan Cucun saat menerima mereka. Ketiganya menyatakan bersedia mundur jika RUU Perampasan Aset gagal disahkan pada 15 Desember 2026.

"Seperti contoh, maaf Pak Dasco nggih, beliau siap mengundurkan diri, Pak Saan Mustopa juga siap mengundurkan diri, dan Pak Cucun juga siap mengundurkan diri jika berita acara tersebut, kesepakatan tersebut tidak terealisasi,,” kata Botok.

Setelah audiensi selesai, AMPB meminta ada bukti secara tertulis sebagai bentuk komitmen DPR untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset.

Botok kemudian menyampaikan hasil pertemuannya dengan pimpinan kepada warga Pati yang berada di pagar depan gedung DPR. Menyikapi janji pimpinan DPR, perwakilan AMPB lainnya menegaskan akan melakukan aksi serupa pada 15 Desember 2026 mendatang. (dry)