ASKARA – Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menegaskan pentingnya persatuan, kolaborasi, dan kerja nyata seluruh elemen masyarakat dalam melanjutkan pembangunan Provinsi Maluku. Pesan tersebut disampaikan dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Maluku dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Provinsi Maluku, yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Provinsi Maluku, Karang Panjang, Ambon. Rabu (19/8/2026)

Dalam pidatonya, Gubernur mengatakan peringatan HUT ke-81 bukan sekadar momentum bertambahnya usia daerah, tetapi juga kesempatan untuk mengenang perjuangan para pendahulu sekaligus meneguhkan komitmen membangun Maluku ke depan.

“Menapaki 81 tahun adalah sebuah pencapaian usia yang luar biasa, perjalanan panjang tentang pengabdian, keteguhan, pengorbanan, dan harapan yang terus diwariskan dari satu generasi kepada generasi berikutnya,” kata Hendrik.

Menurutnya, sejarah perjuangan para pahlawan dan tokoh Maluku harus menjadi sumber inspirasi untuk menghadirkan kerja nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Karena itu, penghormatan terhadap para pendahulu tidak cukup hanya dilakukan dengan mengenang jasa mereka, tetapi harus diwujudkan melalui keberlanjutan cita-cita pembangunan.

“Penghormatan terbaik kepada para pendiri daerah ini, bukan hanya mengenang jasa mereka, melainkan melanjutkan cita-cita yang mereka wariskan melalui kerja nyata bagi kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Memasuki tahun 2026, Gubernur menyebut Pemerintah Provinsi Maluku berada pada fase konsolidasi dan percepatan transformasi pembangunan. Di tengah tantangan fiskal dan keterbatasan kemampuan keuangan daerah, pemerintah tetap berupaya menjalankan program secara selektif dan efektif dengan orientasi pada manfaat yang dapat dirasakan langsung masyarakat.

Di bidang pemerintahan, Hendrik menyampaikan sejumlah capaian, antara lain keberhasilan Provinsi Maluku mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama tujuh kali berturut-turut sejak 2019 hingga 2025. Selain itu, capaian Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) yang berada di bawah pengawasan KPK meningkat dari zona merah menjadi zona hijau, dengan nilai 81,9 pada 2025.

Capaian tata kelola pengadaan barang dan jasa juga mengalami peningkatan. Indeks Tata Kelola Pengadaan meningkat dari 65,82 pada 2024 menjadi 83,96 pada 2025. Menurut Gubernur, capaian tersebut merupakan bagian dari upaya membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Pemerintah Provinsi Maluku, lanjut Hendrik, juga terus memperjuangkan kepentingan daerah kepulauan, termasuk mendorong percepatan pembahasan RUU Daerah Kepulauan. Ia mengajak DPRD Provinsi Maluku dan seluruh kekuatan politik di daerah untuk bersama-sama menyuarakan kepentingan Maluku melalui jalur politik masing-masing.

“Kita ingin memastikan bahwa karakter kepulauan bukan menjadi hambatan bagi Maluku, tetapi menjadi dasar bagi lahirnya kebijakan negara yang lebih adil,” tegasnya.

Di bidang pembangunan, Gubernur menyoroti sejumlah proyek strategis yang dinilai memiliki dampak besar terhadap masa depan ekonomi Maluku, salah satunya pengembangan Blok Masela.

Ia menyebut ground breaking pembangunan kilang gas alam Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada 16 Juli 2026 menjadi momentum penting setelah proyek tersebut tertunda selama puluhan tahun.

“Bagi Maluku, Masela bukan hanya tentang gas. Masela adalah tentang masa depan, investasi, lapangan kerja, tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru,” kata Hendrik.

Selain Blok Masela, pemerintah juga terus mendorong pembangunan Maluku Integrated Logistic Hub (MILH). Menurut Gubernur, pengembangan MILH memperoleh dukungan dari pemerintah pusat, Bank Dunia, dan berbagai mitra pembangunan. Keberadaan MILH diharapkan dapat memperkuat konektivitas antarpulau, menekan biaya logistik, meningkatkan daya saing komoditas, serta membuka peluang investasi dan lapangan kerja.

Pembangunan Bendungan Way Apu di Kabupaten Buru juga terus dipantau. Hingga saat ini, progres pembangunan bendungan tersebut telah mencapai 87,38 persen dan diharapkan dapat mendukung pemenuhan kebutuhan beras lokal masyarakat Maluku dari Pulau Buru.

Gubernur turut menekankan pentingnya hilirisasi komoditas unggulan Maluku. Hilirisasi kelapa dan pala di Maluku Tengah telah memasuki tahap ground breaking, dengan nilai investasi masing-masing sekitar Rp500 miliar untuk kelapa dan Rp140 miliar untuk pala. Sementara pengembangan ayam petelur terintegrasi di Maluku Tengah, Maluku Tenggara, dan Buru mencapai Rp544 miliar.

“Kita tidak ingin Maluku selamanya hanya menjual bahan mentah. Kita ingin Maluku menjadi daerah yang menghasilkan nilai tambah. Daerah tempat komoditas rakyat diolah, industri tumbuh, investasi berkembang, lapangan kerja tercipta, dan kesejahteraan meningkat,” ujarnya.

Gubernur juga menyampaikan sejumlah indikator makro ekonomi yang menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi Maluku pada semester I 2026 tercatat 5,24 persen, meningkat dibandingkan periode yang sama pada 2025 sebesar 4,22 persen. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Maluku pada 2025 mencapai 74,09 poin, meningkat dari 73,40 poin pada 2024 dan telah berada pada kategori tinggi.

Hendrik menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan pada akhirnya harus diukur dari manfaat yang dirasakan masyarakat. Karena itu, pemerintah terus mendorong program yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat, mulai dari pemenuhan gizi, perumahan, ekonomi kerakyatan, pendidikan hingga kesehatan.

Program Makan Bergizi Gratis disebut telah menjangkau 254.872 penerima manfaat di 11 kabupaten/kota melalui 125 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sementara Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) meningkat dari 81 unit pada 2025 menjadi 6.880 unit pada 2026, dengan anggaran Rp137,6 miliar dan sasaran 34.400 jiwa.

Di bidang ekonomi kerakyatan, telah terbentuk 1.235 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sementara 51 gerai telah dibangun. Pemerintah juga melanjutkan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di sejumlah daerah.

Pada sektor pendidikan, Program Sekolah Rakyat telah beroperasi di tiga lokasi, yakni Kota Tual, Kota Ambon, dan Maluku Tengah, serta direncanakan berkembang menjadi 14 titik di 11 kabupaten/kota.

Sementara di sektor kesehatan, pemerintah menyampaikan pembangunan Rumah Sakit tipe C di Kabupaten Buru dengan alokasi sekitar Rp150 miliar serta peningkatan rumah sakit dari tipe D menjadi tipe C di lima daerah, yakni Kabupaten Buru Selatan, Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar, Maluku Barat Daya, dan Kota Tual.

Berbagai program tersebut turut berjalan seiring dengan membaiknya sejumlah indikator kesejahteraan. Angka kemiskinan Maluku turun dari 15,25 persen pada September 2025 menjadi 14,91 persen pada Maret 2026. Tingkat Pengangguran Terbuka juga turun dari 6,11 persen pada November 2025 menjadi 5,75 persen pada Mei 2026.

“Angka-angka ini mungkin terlihat sederhana. Tetapi bagi sebuah keluarga, penurunan kemiskinan berarti sebuah pintu harapan mulai terbuka. Bagi seorang anak muda, turunnya pengangguran berarti ada kesempatan untuk bekerja dan membangun masa depan,” ungkapnya.

Di tengah berbagai capaian pembangunan, Gubernur mengingatkan bahwa masih terdapat pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama. Menurutnya, pembangunan Maluku tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

Ia mengajak masyarakat untuk terus merawat kerukunan dan persaudaraan sebagai kekuatan utama Maluku.

“Tidak henti-hentinya saya mengajak basudara samua untuk terus merawat kerukunan dan persaudaraan yang sudah kita capai, karena pada dasarnya menghadirkan kerukunan dan memuliakan persaudaraan, adalah cara kita orang Maluku membangun pilar-pilar peradaban dan kemanusiaan,” katanya.

Hendrik menegaskan bahwa keberagaman yang dimiliki Maluku merupakan kekuatan yang harus terus dijaga. Nilai-nilai kearifan lokal seperti Ale Rasa Beta Rasa, Pela Gandong, Masohi, Ain Ni Ain, Larvul Ngabal, Kalwedo dan berbagai nilai persaudaraan lainnya, menurutnya, mengajarkan masyarakat untuk mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi maupun golongan.

“Kita boleh saja berbeda agama, suku, sub suku, bahasa ataupun warna kulit, tetapi sejatinya kita adalah ‘orang basudara’ yang hidup di atas tanah yang sama, hidup di negeri warisan leluhur, dan yang sama-sama mewarisi semangat Siwalima,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada DPR RI dan DPD RI asal Maluku, DPRD Provinsi Maluku, Forkopimda, pemerintah kabupaten/kota, TNI/Polri, instansi vertikal, BUMN dan BUMD, perbankan, partai politik, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para raja dan kepala desa, organisasi kemasyarakatan, insan pers serta seluruh masyarakat Maluku atas dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.

Gubernur juga menyampaikan permohonan maaf apabila masih terdapat target dan sasaran pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan masyarakat yang belum dapat diwujudkan secara maksimal.

Rangkaian Sidang Paripurna HUT ke-81 Provinsi Maluku kemudian dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng oleh istri Ketua DPRD Provinsi Maluku dan pemotongan kue oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku, sebagai bagian dari peringatan HUT ke-81 Provinsi Maluku.

Sidang Paripurna tersebut dihadiri Wakil Gubernur Maluku beserta ibu, Ketua dan anggota DPRD Provinsi Maluku, unsur Forkopimda Provinsi Maluku atau yang mewakili, Sekretaris Daerah Maluku beserta ibu, para bupati/wali kota se-Maluku beserta Forkopimda, Ketua Tim Penggerak PKK kabupaten/kota se-Maluku, para mantan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, pimpinan OPD Provinsi Maluku, pimpinan perguruan tinggi, pimpinan umat beragama, Ketua KPU dan Bawaslu Provinsi Maluku, pimpinan TNI/Polri dan instansi vertikal, pimpinan BUMN/BUMD, perbankan, para pimpinan partai politik, Majelis Latupati Maluku, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pimpinan organisasi kemasyarakatan. (Diskominfo Maluku)