ASKARA - Indonesia telah 81 tahun merdeka. Namun, kemerdekaan belum sepenuhnya menghadirkan ruang yang setara bagi perempuan untuk ikut menentukan arah pembangunan bangsa.

Persoalan tersebut mengemuka dalam webinar “Refleksi Kemerdekaan oleh Perempuan Paramadina: Bidang Ekonomi dan Sosial Politik” yang digelar Universitas Paramadina pada 14 Agustus 2026. Forum ini menjadi ruang refleksi mengenai perjalanan dan tantangan perempuan Indonesia di tengah perubahan ekonomi, sosial, politik, teknologi hingga diplomasi global.

Sejumlah akademisi dan pimpinan Universitas Paramadina menyampaikan pandangan dalam forum tersebut, di antaranya Prof. Dr. Iin Mayasari, Dr. Rini Sudarmanti, Dr. Fatchiah E. Kertamuda, Dr. Prima Naomi, Dr. Peni Hanggarini, Tia Rahmania, M.Psi., dan Hendriana Werdaningsih, Ph.D.

Kegiatan dibuka Rektor Universitas Paramadina Prof. Dr. Didik J. Rachbini dan dimoderatori Kenita Putri, M.M., dosen Program Studi Manajemen Universitas Paramadina.

Kemerdekaan Perempuan Bukan Sekadar Angka

Prof. Dr. Iin Mayasari menilai salah satu ukuran penting kemerdekaan perempuan adalah terbukanya akses menuju ruang-ruang strategis.

Menurutnya, perempuan Indonesia telah bergerak jauh melampaui peran domestik. Perempuan kini menjadi penggerak UMKM sekaligus salah satu kekuatan penting dalam menopang ketahanan ekonomi keluarga.

“Di bidang ekonomi, perempuan bukan lagi sekadar penopang domestik, melainkan penggerak utama UMKM dan motor ketahanan ekonomi keluarga secara nasional,” ujarnya.

Namun, kemajuan tersebut belum otomatis menghapus berbagai hambatan. Kesenjangan gender, budaya, serta ketimpangan akses masih menjadi persoalan yang harus diselesaikan.

Hal senada disampaikan Dr. Rini Sudarmanti. Ia mempertanyakan apakah setelah 81 tahun Indonesia merdeka, ruang publik bagi perempuan benar-benar telah merdeka.

Sejumlah indikator memang menunjukkan perkembangan positif, termasuk partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, ekonomi kreatif, legislatif serta sejumlah indikator pembangunan gender.

Namun, persoalannya muncul ketika perempuan mulai memasuki ruang pengambilan keputusan.

Rini menyoroti masih adanya kesenjangan antara perempuan yang memiliki pendidikan di bidang STEM dengan mereka yang kemudian berkarier di sektor sains dan teknologi.

Dalam pemerintahan, misalnya, keterlibatan perempuan disebut telah mencapai sekitar 57 persen. Namun, perempuan yang berada pada posisi puncak strategis masih sekitar 17 persen.

Kekerasan terhadap perempuan juga dinilai masih menjadi persoalan serius yang membutuhkan perhatian.

Ekonomi Bergerak, Politik Masih Tertinggal

Dari perspektif ekonomi, Dr. Prima Naomi melihat kontribusi perempuan dalam pembangunan semakin besar.

Ia memaparkan tingkat partisipasi perempuan dalam dunia kerja meningkat dari 52,44 persen menjadi 56,63 persen pada 2025. Indeks pembangunan gender perempuan juga tercatat mencapai 91,85 pada tahun yang sama.

Namun, capaian tersebut belum otomatis berarti kesetaraan telah terwujud.

Dalam Global Gender Gap Index, Indonesia disebut berada di peringkat 90 dari 148 negara. Kesenjangan terbesar berada pada aspek political empowerment, disusul economic participation and opportunity.

“Gap paling tinggi di Indonesia ada di political empowerment. Gap terbesar kedua masih di economic participation and opportunity. Itulah PR penting bagi perempuan Indonesia,” kata Prima.

Dengan demikian, tantangan perempuan bukan lagi semata bagaimana mendapatkan akses masuk ke dunia kerja, tetapi bagaimana memperoleh kesempatan yang lebih besar untuk menentukan kebijakan dan mengambil keputusan strategis.

Demokrasi Butuh Perempuan di Ruang Keputusan

Persoalan representasi politik menjadi sorotan Tia Rahmania, M.Psi.

Menurutnya, keberhasilan demokrasi tidak cukup diukur dari berapa banyak perempuan yang berhasil masuk parlemen. Yang jauh lebih penting adalah apakah perempuan memiliki kesempatan untuk berada di ruang tempat keputusan publik dibuat.

“Demokrasi yang memberikan ruang untuk dipilih dan memimpin bagi perempuan adalah demokrasi yang sehat. Sehingga perempuan juga bisa membentuk kebijakan dan ikut menentukan arah pembangunan bangsa,” ujarnya.

Menurut Tia, keputusan politik menyentuh langsung kehidupan perempuan, mulai dari pangan, pendidikan, kesehatan ibu, ekonomi keluarga hingga pengelolaan anggaran negara.

Karena itu, minimnya keterwakilan perempuan dalam ruang pengambilan keputusan berpotensi membuat pengalaman dan kebutuhan perempuan tidak sepenuhnya terakomodasi dalam kebijakan publik.

Kemerdekaan Dimulai dari Keluarga

Sementara itu, Dr. Fatchiah E. Kertamuda mengingatkan bahwa kemerdekaan tidak seharusnya hanya diterjemahkan melalui pertumbuhan ekonomi.

Kemerdekaan juga menyangkut rasa percaya diri, harga diri, kebanggaan terhadap bangsa, kecerdasan, wellbeing keluarga dan kesejahteraan masyarakat.

“Makna kemerdekaan secara hakiki adalah bagaimana kita membangkitkan rasa percaya diri, harga diri dan kebanggaan terhadap Indonesia. Tidak hanya soal pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kecerdasan, wellbeing keluarga dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Menurut Fatchiah, keluarga menjadi ruang pertama bagi anak untuk belajar, tumbuh dan membangun karakter. Karena itu, dukungan keluarga menjadi faktor penting bagi perempuan yang memilih berkiprah di ruang profesional maupun sosial.

Ia menekankan lima elemen psikologi positif, yakni positive emotion, engagement, hubungan yang sehat, meaningful, dan accomplishment.

Perempuan dalam Diplomasi Masih Menghadapi Kesenjangan

Dr. Peni Hanggarini kemudian membawa diskusi ke ranah diplomasi internasional.

Ia mengingatkan bahwa perempuan Indonesia bukan pendatang baru dalam diplomasi. Sejumlah tokoh seperti Maria Ulfah Subadio, Laily Roesad dan Supeni Pujobuntoro telah memainkan peran penting dalam perjalanan diplomasi Indonesia.

Namun, sejarah tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam keterwakilan perempuan pada posisi strategis diplomasi.

Data yang dipaparkan menunjukkan pada 2018 pegawai perempuan di Kementerian Luar Negeri sekitar 37 persen, sedangkan laki-laki 63 persen.

Dari 75 duta besar pada periode tersebut, perempuan baru sekitar 13 persen. Kepala perwakilan perempuan berada di kisaran 15 persen, sementara keterwakilan perempuan pada posisi konsul jenderal sekitar 18 persen.

Angka tersebut menunjukkan masih panjang jalan yang harus ditempuh untuk membuka akses perempuan menuju posisi strategis dalam diplomasi.

Teknologi Tak Harus Menghapus Sentuhan Manusia

Sementara itu, Hendriana Werdaningsih, Ph.D., melihat masa depan perempuan dari perspektif industri dan perkembangan teknologi.

Ia memperkenalkan konsep craftsmanship sebagai salah satu bentuk pekerjaan yang tetap memiliki prospek di tengah otomatisasi dan perubahan pola produksi.

Menurutnya, teknologi tidak otomatis menghilangkan pekerjaan yang berbasis keterampilan. Justru craftsmanship dapat berkembang sebagai alternatif dari pola mass production, dengan teknologi berfungsi sebagai pendukung kreativitas manusia.

“Karakter perempuan akan selalu menjadi napas dan manufaktur masa depan yang lebih manusiawi,” ujarnya.

Craftsmanship, kata dia, bukan hanya soal kemampuan teknis. Di dalamnya terdapat passion, kreativitas, kolaborasi, keberanian mengambil risiko serta nilai personal yang sulit sepenuhnya digantikan oleh produksi massal.

81 Tahun Merdeka, Pekerjaan Rumah Belum Selesai

Refleksi Perempuan Paramadina memperlihatkan satu persoalan besar: kemerdekaan perempuan tidak cukup hanya diakui melalui aturan dan angka statistik.

Kemerdekaan harus hadir dalam kesempatan nyata untuk bekerja, berusaha, memimpin, mengambil keputusan, berpolitik, berdiplomasi, membangun keluarga yang sehat hingga menciptakan karya dalam industri masa depan.

Selama 81 tahun Indonesia merdeka, perempuan telah membuktikan kontribusinya di berbagai bidang. Namun, kesenjangan masih terlihat, terutama ketika perempuan hendak menembus lapisan strategis tempat keputusan penting dibuat.

Pada akhirnya, ukuran kemajuan sebuah bangsa bukan hanya seberapa tinggi pertumbuhan ekonominya atau seberapa maju teknologinya.

Kualitas kemerdekaan juga tercermin dari seberapa lebar pintu yang dibuka bagi perempuan untuk menentukan masa depannya sendiri—sekaligus ikut menentukan masa depan Indonesia.