ASKARA – Perdebatan mengenai sejarah Papua, integrasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Otonomi Khusus (Otsus), hingga konflik bersenjata kembali mengemuka. Di tengah berbagai pandangan yang berkembang, Tokoh Adat Tabi sekaligus tokoh masyarakat Papua, Hironimus Taime, menyerukan agar masa depan Papua dibangun dengan memperkuat pemahaman sejarah, mengakhiri kekerasan, serta membuka ruang pembangunan dan kesempatan bagi generasi muda Papua.

Hironimus menyampaikan pandangannya setelah mencermati berbagai materi yang dibahas dalam sejumlah seminar mengenai Papua. Menurut dia, pembahasan mengenai Papua sebaiknya tidak berhenti pada perbedaan tafsir sejarah, tetapi diarahkan untuk menemukan jalan keluar yang mampu memperkuat persatuan sekaligus meningkatkan harkat dan martabat masyarakat asli Papua.

Ia menilai sejarah keterlibatan Papua dalam perjalanan bangsa Indonesia perlu disampaikan secara lebih komprehensif kepada generasi muda. Salah satu catatan yang disampaikannya adalah keterlibatan perwakilan wilayah Tabi dan Saireri dalam Kongres Pemuda 1928 di Batavia. Menurut Hironimus, wakil Tabi Poreu Ohee dan wakil Saireri Acai Karubaba hadir dalam momentum tersebut atas undangan Sultan Tidore.

"Sejarah Papua dalam bingkai NKRI perlu ditulis kembali secara komprehensif dan dijadikan bagian dari pelajaran di sekolah. Generasi muda Papua perlu memahami perjalanan sejarah bangsanya secara utuh," ujar Hironimus, Senin (10/8/2026).

Menurutnya, dalam perjalanan sejarah Indonesia, Papua merupakan bagian integral dari NKRI. Karena itu, keberadaan Otonomi Khusus Papua dipandang sebagai bentuk perhatian negara untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan serta mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua.

Namun, Hironimus menilai persoalan konflik bersenjata harus segera diakhiri. Ia mengajak kelompok-kelompok yang masih menggunakan kekerasan dan senjata untuk menghentikan konflik serta memilih jalan damai demi kepentingan masyarakat Papua.

"Papua harus mengakhiri konflik bersenjata. Jangan sampai generasi berikutnya terus mewarisi kekerasan. Senjata harus ditinggalkan dan penyelesaian persoalan ditempuh melalui jalan damai," tegasnya.

Hironimus bahkan mengusulkan agar senjata yang diserahkan dalam proses perdamaian nantinya dapat menjadi bagian dari museum sejarah konflik Papua. Museum tersebut, menurut dia, dapat menjadi ruang edukasi bagi generasi mendatang yang memuat dokumentasi, buku sejarah, serta berbagai barang bukti perjalanan panjang konflik di Papua.

"Senjata yang dikumpulkan dapat ditempatkan di museum sebagai bagian dari sejarah konflik panjang Papua. Biarlah generasi mendatang belajar dari sejarah, bukan mengulangi kekerasan yang sama," katanya.

Ia juga melihat masa depan Papua harus diarahkan pada pembangunan yang membuka lebih banyak kesempatan bagi generasi muda. Pemekaran daerah otonom baru, menurutnya, dapat menjadi salah satu instrumen pemerataan pelayanan pemerintahan dan pembangunan apabila dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat serta disertai tata kelola yang baik.

Menurut Hironimus, terbentuknya wilayah administrasi baru juga berpotensi membuka ruang pengabdian dan lapangan pekerjaan bagi generasi muda Papua, baik dalam pemerintahan sipil maupun berbagai sektor pelayanan publik.

"Anak-anak muda Papua yang sudah menyelesaikan pendidikan dan memegang ijazah harus mendapatkan ruang untuk mengabdi. Mereka harus memiliki kesempatan yang sama untuk melamar pekerjaan dan membangun daerahnya," ujarnya.

Ia menyebut kesempatan tersebut tidak hanya berada di lingkungan aparatur sipil negara, tetapi juga dapat berkembang melalui sektor pendidikan, kesehatan, dunia usaha, maupun institusi negara lainnya. Dengan demikian, pembangunan Papua tidak hanya berbicara mengenai anggaran dan infrastruktur, tetapi juga investasi terhadap sumber daya manusia.

Hironimus berharap seluruh pihak dapat menempatkan kepentingan masyarakat Papua sebagai prioritas. Menurut dia, perbedaan pandangan mengenai sejarah tidak seharusnya menjadi alasan untuk mempertahankan kekerasan.

"Papua Baru adalah Papua yang damai, masyarakatnya memiliki kesempatan untuk maju, generasi mudanya memiliki pekerjaan dan masa depan, serta pembangunan berjalan secara adil," katanya.

Pandangan tersebut muncul di tengah perdebatan yang lebih luas mengenai New York Agreement 1962, Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969, serta pelaksanaan Otonomi Khusus Papua. Sejumlah persoalan tersebut masih menjadi bagian dari diskursus politik dan akademik mengenai Papua.

Karena itu, penyelesaian persoalan Papua membutuhkan pendekatan yang tidak hanya mengedepankan aspek keamanan, tetapi juga sejarah, pembangunan, kesejahteraan, perlindungan masyarakat, serta dialog. Bagi Hironimus, seluruh energi tersebut seharusnya diarahkan untuk membangun Indonesia yang kuat, utuh dan maju dengan Papua sebagai bagian penting di dalamnya.