ASKARA - Kementerian Pertanian (Kementan) terus menggenjot pelaksanaan program pemulihan sektor pertanian di Provinsi Aceh pascabencana dengan total pagu anggaran mencapai Rp380,03 miliar. Namun hingga 8 Mei 2026, realisasi keuangan baru mencapai Rp46,89 miliar atau sekitar 12,3 persen dari total anggaran yang tersedia.

Tenaga Ahli Kementerian Dalam Negeri Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR), Zam Zam Mubarak, menjelaskan bahwa anggaran tersebut dialokasikan untuk empat program utama, yakni optimasi lahan (Oplah), rehabilitasi lahan sawah, pembangunan irigasi, serta jalan usaha tani (JUT) yang tersebar di sejumlah kabupaten dan kota di Aceh.

Porsi terbesar anggaran mencapai Rp155,66 miliar dialokasikan untuk Optimasi Lahan (Oplah) bagi sawah yang mengalami kerusakan ringan. Namun hingga awal Mei 2026, realisasi keuangannya masih nol rupiah. Saat ini pemerintah masih menyelesaikan tahapan Survey, Investigasi, dan Desain (SID) seluas 27.071 hektare di 16 kabupaten/kota yang dikerjakan Universitas Syiah Kuala (USK), Universitas Malikussaleh (UNIMAL), dan Universitas Samudra (UNSAM). Dari total tersebut, 17.694 hektare atau sekitar 65 persen telah menyelesaikan proses SID. Tahap konstruksi dan pengolahan lahan akan dilaksanakan setelah seluruh SID rampung.

Sementara itu, program rehabilitasi sawah dengan anggaran Rp65,24 miliar menunjukkan perkembangan lebih baik. Hingga 8 Mei 2026, realisasi keuangan mencapai Rp27,95 miliar. SID untuk rehabilitasi sawah di lima kabupaten telah selesai seluruhnya seluas 4.393 hektare. Adapun pekerjaan konstruksi yang melibatkan kelompok tani bersama TNI telah menyelesaikan rehabilitasi sekitar 845,9 hektare.

Pada sektor irigasi, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp147,48 miliar dengan realisasi sementara Rp18,07 miliar atau sekitar 12,3 persen. Program tersebut meliputi pembangunan 641 unit irigasi perpompaan, 149 unit irigasi perpipaan, 45 bangunan konservasi, serta 300 jaringan irigasi tersier yang tersebar di berbagai kabupaten/kota. Sebagian besar kegiatan masih berada pada tahap penyusunan CPCL, dokumen perencanaan, maupun konstruksi awal.

Selain itu, pembangunan 106 unit Jalan Usaha Tani (JUT) di 13 kabupaten/kota dengan anggaran Rp11,66 miliar juga mulai berjalan. Hingga kini, progres fisik baru mencapai sekitar 8 persen, dengan delapan unit sedang dikerjakan di Kabupaten Aceh Timur.

Menurut Zam Zam Mubarak, percepatan pelaksanaan program terus dilakukan agar bantuan pemerintah segera dirasakan para petani yang terdampak bencana. Ia berharap seluruh tahapan administrasi, mulai dari penyelesaian SID, penetapan calon penerima dan calon lokasi (CPCL), hingga proses konstruksi dapat dipercepat sehingga target pemulihan lahan pertanian dan infrastruktur pendukung produksi pangan di Aceh dapat tercapai sesuai jadwal.