ASKARA – Wakil Ketua I Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana untuk Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Letjen TNI Richard Tampubolon, SH, MM, melakukan kunjungan kerja ke Kota Padang Sidimpuan dan Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Selasa (14/7/2026). Kunjungan tersebut bertujuan memastikan percepatan pembangunan hunian tetap (Huntap) dan pemulihan masyarakat terdampak bencana berjalan sesuai rencana.

Dalam kunjungan itu, Letjen Richard didampingi sejumlah pejabat lintas kementerian dan lembaga, antara lain Marsda TNI M. Nurdin, Deputi IV Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Rony Ariuly Hutahayan, Direktur Bina Teknik Perumahan dan Kawasan Permukiman Kementerian PKP Syamsiar Nurhayadi, Direktur Pembangunan Jembatan Kementerian PUPR Gatot Sukmara, Plt. Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Kemensos Masryani Mansyur, serta Direktur Penanganan Darurat Wilayah III BNPB Nelwan Harahap.

Rombongan bertolak dari Lanud Halim Perdanakusuma menuju Bandara Silangit, kemudian melanjutkan perjalanan menggunakan helikopter ke Lapangan Yonif 123/Rajawali sebelum melaksanakan groundbreaking pembangunan kawasan Huntap di lahan eks PTPN IV, Desa Palopat Pijorkoling, Kecamatan Padang Sidimpuan Tenggara.

Letjen Richard menjelaskan, kawasan Huntap tersebut dibangun di atas lahan sekitar 27 hektare yang terdiri atas 15 hektare untuk pembangunan rumah, 7,5 hektare bagi fasilitas umum dan jaringan jalan, serta 4,5 hektare sebagai ruang terbuka hijau. Kawasan ini dirancang mampu menampung sebanyak 1.133 unit hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana.

"Keberhasilan pembangunan ini merupakan bukti nyata sinergi seluruh pemangku kepentingan. Awalnya pembangunan massal direncanakan pada 2027, namun atas permohonan percepatan dari Pemerintah Kota Padang Sidimpuan dan dukungan berbagai pihak, pelaksanaannya berhasil dimajukan menjadi tahun 2026," ujar Letjen Richard.

Sebagai tahap awal, sebanyak 200 unit Huntap akan dibangun tahun ini. Rinciannya, 100 unit didukung Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan 100 unit lainnya dibangun melalui dukungan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia.

Menurut Kasum TNI tersebut, pembangunan Huntap merupakan tindak lanjut arahan Presiden RI serta kebijakan Satgas PRR Pascabencana yang telah menyusun dokumen Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagai acuan pelaksanaan di lapangan.

Usai kegiatan di Padang Sidimpuan, rombongan melanjutkan peninjauan ke kawasan Huntara dan Huntap di Desa Hapesong, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Di lokasi tersebut, Letjen Richard menyerahkan bantuan sembako kepada 214 kepala keluarga calon penghuni Huntap yang saat ini masih menempati hunian sementara.

Ia menjelaskan, pembangunan kawasan Huntap Hapesong akan dilaksanakan di atas lahan sekitar lima hektare dengan kapasitas 227 unit rumah. Proyek tersebut dibangun oleh Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung penyediaan hunian layak bagi masyarakat terdampak bencana.

"Atas nama TNI dan seluruh jajaran Satgas PRR, saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia beserta seluruh pihak yang telah menunjukkan kepedulian nyata dalam membantu masyarakat," katanya.

Berdasarkan hasil peninjauan, progres pembangunan menunjukkan perkembangan positif. Pematangan lahan di Blok A telah selesai dan siap memasuki tahap konstruksi, sedangkan Blok C masih dalam proses pematangan yang terus dipercepat.

Letjen Richard berharap seluruh pihak menjaga koordinasi dan kualitas pekerjaan agar setiap rumah yang dibangun memenuhi standar keamanan, kenyamanan, serta ketahanan terhadap risiko bencana.

Selain menyediakan hunian, ia juga menekankan pentingnya pengembangan kawasan secara terpadu melalui penyediaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan keterampilan, hingga penciptaan lapangan usaha.

"Kawasan Huntap tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga harus mampu tumbuh sebagai kawasan permukiman yang mandiri, produktif, dan sejahtera. Karena itu diperlukan sinergi pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, TNI-Polri, dunia usaha, serta masyarakat agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi benar-benar memberikan manfaat jangka panjang bagi warga terdampak bencana," pungkasnya.